Komisioner KPU Mimika Dinilai Melakukan Pembohongan Publik

Bagikan Bagikan
Ketua tim hukum Omtop, Marvey Dangeubun SH 

SAPA (TIMIKA) - Tim Kuasa Hukum Omtob menilai Ketua KPU Mimika Ocepina Magal melakukan pembohongan publik terkait hasil berita acara pengecekan B-1KWK perseorangan keempat calon pasangan bupati dan wakil bupati Mimika yang ditetapkan pada Rabu (14/3) di Jayapura.

Pasalnya, kepada pers Mimika, Minggu (18/3) Ocepina Magal yang didampingi Komisioner Divisi Hukum, Alfrets Petu Petu dan Komisioner Divisi Sosialisasi Yoel Louis Rumaikewi, mengatakan sidang DKPP di Jayapura pada tanggal 8 Maret tidak diperintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang form B-1KWK. Padahal penghitungan ulang form B-1KWK merupakan perintah hakim guna pembuktian barang bukti dalam persidangan.

"Apa yang disampaikan ketua KPU bersama dua komisioner lainnya merupakan pembohongan publik. Hakim saat itu memerintahkan agar semua bukti sengketa di kumpulkan dan diperiksa kembali secara manual. Bukan bersifat sample seperti yang dia bicarakan," tegas Marvey Dangeubun SH, Ketua Tim Hukum Omtob, Senin (19/3).

Ia menjelaskan, sesuai fakta sidang DKPP tertanggal 23 Februari,  KPU Mimika tidak membuktikan B-1KWK yang sebenarnya.  B-1KWK sangat penting untuk dibuktikan sesuai materi gugatan penggugat. "Artinya KPU harus membuktikan keasliannya, tidak palsu dan jumlahnya harus sesuai karena ini hal yang wajib," katanya.

Selanjutnya pada sidang tanggal 8 Maret KPU belum bisa membuktikan, sehingga disepakati  bahwa sidang lanjutan tanggal 11 Maret pembuktian akan dilakukan di Bawaslu Provinsi sebagai bagian dari sidang DKPP.

"Itu kesepakatan sidang yang artinya penggugat dan tergugat serta Bawaslu harus bersama hadir. Ternyata KPU bawa bukti mereka Senin (12/3) dan langsung pergi. Seharusnya mereka tunggu untuk bersama-sama membuktikan karena itu bagian dari pembuktian. Apakah dilihat saja, dicocokan atau di hitung bersama, tergantung permintaan penggugat. Jadi  tidak perlu diundang karena itu adalah aturan dan bukan bawah sample. Harus lengkap karena ini  bagian dari sidang pembuktian," jelasnya.

Akhirnya, menurut Marvey pada Rabu (14/3) dilakukan penghitungan oleh Bawaslu dan perwakilan kuasa hukum Omtob. Hasilnya pasangan Hans Magal-Abdul Muis (HAM) dan Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra ditemukan tidak memiliki satupun form B-1KWK.

Sementara pasangan Robertus Waropea-Albert Bolang (RnB) memiliki 12.010 namun tidak ditandatangani di atas meterai dan Petrus Yanwarin-Alpius Edowai (Petraled) hanya memiliki 323 form B-1KWK.

Ditambahkan, pada sidang 8 Maret  majelis bahkan menunjukan form B-1KWK kepada komisioner. Mereka bahkan bertanya apakah KPU Mimika sudah pernah melihat form tersebut atau tidak.

"Begitu juga dengan B-A3KWK yang wajibnya harus ada dan ditandatangani Kadispencapil. Tapi form ini juga tidak ada," terangnya.

Marvey berharap masyarakat Mimika tidak terpengaruh dengan upaya pembelaan diri yang dilakukan komisioner KPU.  Menurutnya perbuatan tiga komisioner ini sangat mencederai proses pilkada dan tatanan nilai-nilai demokrasi karena memerankan berbagai kebohongan secara masif, terstruktur dan terencana, terutama dalam menjegal pasangan Omaleng-Rettob (Omtob).

Marvey juga menjelaskan bahwa berita acara B-A7KWK yang ditunjukan KPU pada sidang 8 Maret merupakan bukti bahwa Komisioner KPU Mimika tidak memahami tahapan dan undang-undang Pilkada.

Ia menjelaskan, saat KPU menunjukan B-A7KWK tertanggal 8 Januari, seharusnya semua kelengkapan dukungan empat pasangan independen, sudah terpenuhi. Namun saat itu dukungan suara terbanyak hanya mencapai 18 ribuan tertinggi dan 3 ribuan paling rendah.

"Hakim DKPP mempertanyakan B-A7KWK itu. Kenapa tidak memenuhi syarat, keempat pasangan ini diloloskan dan disertakan mendaftar. Harusnya semua sudah di dis karena jumlahnya harus mencapai 22.273 dukungan. Sama seperti kami partai harus 7 kursi,” ujar Marvey.

Dikatakan, ternyata pengertian perbaikan mereka salah. Perbaikan dilakukan apabila dalam jumlah itu ditemukan ada yang sudah meninggal, PNS, TNI-Polri atau ada ganda. Mereka tidak mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan hakim. Ini menunjukkan bahwa mereka memang tidak mengerti aturan dalam tahapan pilkada," jelasnya. (tim)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment