Kunjungan Menteri Susi Semoga Bawa Perubahan

Bagikan Bagikan

MENTERI Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti akan mengunjungi Kabupaten Mimika, hari ini, Selasa (20/2) dalam rangka memantau Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako sebagai zona inti sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) serta akan bertemu langsung dan berdialog bersama 20 orang perwakilan nelayan lokal dan Pantura yang melakukan pendaratan di Mimika.
Pemerintah dan masyarakat Mimika berharap kunjungan Menteri Susi ini membawa dampak positif bagi sektor kelautan dan perikanan di daerah ini, secara khusus bagi kesejahteraan masyarakat nelayan lokal.


Semoga dengan adanya dialog dengan 20 perwakilan nelayan local dan pantura, bisa terkuat secara terang benderang permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini dan bisa mendapat solusi terbaik langsung dari Menteri Susi.


Masih segar diingatan kita masalah nelayan lokal masyarakat Kamoro dengan nelayan pendatang sudah terjadi beberapa  karena hasil tangkapan nelayan local sangat berkurang akibat adanya nelayan pendatang yang menangkap ikan dengan kapal besar dan peralatan canggih di perairan Mimika.


Disisi lain, walau pun hasil tangkapan nelayan pendatang di perairan Mimika bisa dikata sangat melimpah dengan berbagai jenis ikan berukuran besar, namun pendapatan asli daerah (PAD) dari perikanan setiap tahun hanya belasan juta. Sementara dari hasil tangkapan ikan di perairan Mimika, nelayan pendatang bisa meraup keuntungan miliaran rupiah.


Padahal Pemerintah Kabupaten Mimika sudah menghabiskan miliran rupiah untuk membangun Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Poumako. Kalau PAD tiap tahun hanya belasan juta rupiah, maka sampai seratus tahun barulah investasi untuk pembangunan PPI ini bisa kembali. Ini tentu suatu investasi pembangunan yang merugikan. Mengapa hal semacam ini bisa terjadi?


Satu hal yang juga perlu mendapat sorotan adalah dugaan adanya pungutan liar (pungli) di pelabuhan laut,  termasuk di pelabuhan pendaratan ikan. Selalu saja ada oknum yang bermain untuk memperkaya dirinya. Tak perlu heran, PAD untuk daerah hanya belasan juta per tahun, namun ada oknum yang kaya raya, bisa memiliki rumah dan mobil baru. Kalau rumah dan mobil dibeli dengan gajinya setiap bulan, sangat tidak mungkin.


Lalu bagaimana dengan pungli di pelabuhan laut Poumako, apakah ada? Letak pelabuhan yang jauh dari kota, jauh dari pemantauan langsung aparat pemerintah (eksekutif), legeslatif dan yudikatif, patut diduga ada oknum yang selama ini melakukan pungli secara terstruktur, masif dan terencana. Kondisi ini diperparah adanya oknum pengelola atau pemilik kapal yang terpaksa menyetujui pungli ini karena tidak mau bisnis ikannya terganggu.


Konon ada pengelola/penanggung jawab kapal ikan yang sudah melaporkan masalah pungli ini secara tertulis ke berbagai instansi pemerintah dan instansi hukum di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan sampai ke Kemenko Kemaritimin dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan.


Kehadiran Menteri Susi mungkin saja tidak ada kaitannya dengan masalah dugaan pungli ini. Walau demikian, diharapkan kehadiran Menteri Susi bisa mendorong ada perubahan yang lebih baik di sektor kelautan dan perikanan sehingga bisa memberi dampak positif bagi daerah Mimika dan bagi nelayan lokal dan pantura. Paling tidak kelautan dan perikanan dikelola dan ditangani dengan benar dan tidak ada lagi oknum yang bermain untuk memperkaya diri sendiri. (yulius lopo)
  
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment