Menanti Hasil Ujian Independensi dan Netralitas KPUD Mimika

Bagikan Bagikan
Nilai independensi dan netralitas KPU Kabupaten Mimika sedang diuji saat ini. Hal tersebut bisa saja terungkap dari hasil sidang sengketa Pilkada oleh Panwaslu Mimikayang mana pembacaan keputusan rencananya akan digelar hari ini, Senin (5/3). Untuk konteks ini, sangat diharapkan Panwaslu Mimika pun tidak terjebak dalam permainan politik.

Jika teruji, maka Panwaslu akan memutus sesuai keputusan KPU dan masalah selesai, walaupun mungkin nantinya pihak yang kalah akan melanjutkan proses sengketa ke PTUN. Namun jika ternyata tidak, dalam arti Panwaslu Mimika mengakui dalil-dalil para penggugat dan membatalkan keputusan KPU, maka permasalahan pun berlanjut. Sebab pertanyaannya adalah, mengapa KPU Mimika sampai membuat keputusan yang tidak mendasar seperti itu? Ada kemungkinan besar pihak yang menang akan melanjutkan gugatannya ke DKPP berdasarkan keputusan Panwaslu Mimika untuk membuktikan kemungkinan adanya realitas preseden buruk KPU Mimika yang bisa saja menambah lembaran hitam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang sedang merambah di Indonesia dewasa ini.

Dalam catatan, sejak tahun 2012 sampai sekarang, dari 936 perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggaran pemilu atau pilkada, DKPP telah memberhentikan 452 anggota KPU Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. Angka itu mungkin akan bertambah, karena belum lama ini, DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap ketua KPU Kabupaten Puncak Papua pada Kamis (22/2) lalu. Adapun isi aduan pada perkara tersebut, di mana ketua KPU Puncak “diduga” telah menggunakan uang negara untuk memperkaya diri dan yang bersangkutan “diduga” memihak pada kandidat tertentu karena ada hubungan kekerabatan.

Di tambah lagi, unit antipolitik uang Polri menangkap ketua Panwas dan anggota KPU Kabupaten Garut karena diduga menerima suap pada Pilkada Garut 2018. Bahkan, ketua tim sukses salah satu pasangan calon dari jalur independen yang akan maju dalam Pilkada Garut 2018 tersebut, mengaku bahwa dirinya pernah ditawarkan oleh salah satu komisioner KPU Garut terkait pemberian bantuan dukungan sejumlah KTP yang dibutuhkan. Hal itu membuat dirinya berkesimpulan bahwa penetapan calon bupati sudah dikondisikan KPU Garut (pikiranrakyat.com, 26/2/18).

Hal senada pernah diungkapkan Ketua Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (LMMI), Ray Rangkuti, bahwa KPU sangat rawan terjebak dalam permainan politik. Salah satunya adalah sangat mungkin KPU memainkan persyaratan administrasi untuk diada-adakan dan dipas-paskan agar bakal calon tertentu bisa masuk Pilkada (merdeka.com, 24/6/15).

Sangat diharapkan KPU Mimika tidak terjebak dalam permainan politik kotor dan busuk tersebut. Untuk hal ini, KPU Mimika sepertinya harus berhati-hati melangkah, sebab masyarakat telah melihat ada kemungkinan kebocoran dan kelemahan yang sedang diperlihatkan KPU Mimika sendiri di ruang publik.

Seperti, kemungkinan adanya ketidakharmonisan di internal KPU Mimika yang dipancarkan dari fakta di mana tidak semua komisioner KPU Mimika menandatangani lembaran berita acara penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Mimika pada rapat pleno KPU di Jayapura beberapa waktu lalu. Pertanyaannya, kenapa fakta itu bisa terjadi? Apakah ada tarik-menarik perbedaan pendapat di ranah internal KPU Mimika terkait pijakan indikator untuk penetapan calon? Jika memang ada, maka bisa terbaca kemungkinan ada permainan politik dan atau ada tindakan gegabah oleh KPU Mimika bagi penetapan calon tanpa mempedulikan indikator-indikator pendukung yang kuat.  Apalagi ada fakta terkini terkait pengakuan komisioner KPU Mimika Divisi Teknis, Derek Mote, yang menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian perhitungan oleh KPU Mimika dalam BAK 4 KWK terhadap salah satu pasangan bakal calon, yang walaupun pernyataan tersebut akhirnya disanggah oleh Ketua KPU Mimika (salampapua, 2/3/18).

Kemudian juga, kemungkinan adanya inkonsistensi penetapan KPU Mimika terkait pasangan calon yang lolos untuk mengikuti Pilkada mendatang. Di mana pada rapat pleno rekapitulasi di Gedung ENY Timika pada Kamis (15/2) diumumkan ada 5 Balon yang dinyatakan MS, yang mana Ketua KPU Mimika menyatakan saat itu bahwa data manual tidak akan berubah saat dimasukkan ke data Silon (salampapua, 19/2), tapi ternyata pada rapat pleno KPU Mimika di Jayapura pada Minggu (18/2) diumumkan hanya 4 Balon yang dinyatakan lolos berdasarkan data di Silon.

Dan juga, kemungkinan adanya “cobaan” dalam mengganggu netralitas di tubuh KPU Mimika karena salah satu komisionernya ada hubungan kekerabatan dengan salah satu Paslon yang maju dalam Pilkada Mimika mendatang. Contohnya, di Amerika Serikat (entah seperti apa di Indonesia?) bahwa netralitas merupakan salah satu hal yang sangat sakral bagi Federal Election Commision (KPU-nya Amerika). Di mana setiap person KPU dilarang keras untuk bertemu “di ruang gelap” dan memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak-pihak yang sedang bertarung, sebut saja dalam Pilkada, serta mengambil keuntungan darinya. Artinya, jika ternyata ada fakta hubungan kekerabatan antara komisioner KPU dengan calon yang maju dalam Pilkada, maka komisioner tersebut akan langsung mengundurkan diri secara legowo.

Alhasil, saya tidak mau menyampaikan argumentasi konkrit dari setiap hipotesa saya di atas, karena kemungkinan besar hal-hal itu menjadi bagian dari isi materi yang dibahas dalam sidang sengketa yang sedang digelar Panwaslu Mimika saat ini. Namun, KPU Mimika harus mampu menjawab hipotesa saya tersebut berdasarkan argumentasi yang logis dan memiliki referensi yang kuat kepada publik. Supaya KPU Mimika tetap dipercaya masyarakat Mimika secara khusus dan sekaligus menunjukkan komitmennya untuk tetap konsisten menjaga nilai independensi dan netralitas penyelenggara Pilkada. Semoga hasil sidang Panwaslu Mimika hari ini bisa menjawab kebingungan masyarakat akhir-akhir ini dan mampu menciptakan budaya politik yang wajar di Mimika, di tanah Amungsa yang kita cintai ini. Salam! (Jimmy Rungkat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment