Panwaslu Minta KPUD Ajukan Uji Labfor Ijazah adalah Kekeliruan

Bagikan Bagikan
Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid 

SAPA (TIMIKA) - Terkait permintaan verifikasi dengan melakukan uji laboratorium forensik (Labfor) ijazah bakal calon bupati dalam hasil keputusan sidang musyawarah sengketa pilkada oleh Panwaslu, Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid mengatakan, verifikasi ijazah calon bupati Eltinus Omaleng ke Labfor merupakan  suatu kekeliruan.

“Putusan Panwaslu Mimika  mengatakan, KPU diperintahkan untuk verifikasi ijasah Saudara Eltinus Omaleng ke Labfor itu salah,” kata Saleh Alhamid saat ditemui wartawan di sela-sela peninjauan Gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda), Selasa (6/3).

Menurutnya, uji Labfor itu bisa dilakukan apabila  ada pembanding yang ditunjukkan oleh pemohon dan termohon. Dalam arti, pemohon dalam hal ini pasangan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) menunjukkan bahwa ijasah ini asli. Sementara termohon (KPU Mimika) juga menunjukkan bahwa ijasah itu palsu.

Katanya,  pada persidangan tersebut, kedua belah pihak tidak ada satupun yang menunjukkan ijasah sebagai pembanding. Selain itu, Panwaslu tidak memberikan batas waktu kapan diselesaikan. Padahal untuk hasil forensik bisa memakan waktu yang cukup lama.

“Jadi bisa diajukan ke labfor apabila ada pembanding. Dan biasanya menyangkut masalah pidana. Tapi putusan kemarin bukan menyangkut pidana, sehingga Panwaslu tidak boleh bicara forensik,” ujarnya.

Sementara menyangkut putusan pembatalan keputusan KPU nomor  05/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018, tentang penetapan Paslon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, atas nama Eltinus Omaleng-Johannes Rettob tertanggal 18 Februari 2018. Maka seharusnya juga, Panwaslu mengatakan KPU salah dan harus mengeluarkan keputusan baru yang menyatakan OMTOB memenuhi syarat (MS). Tetapi untuk mengatakan salah, Panwaslu tidak memiliki kewenangan. Karena Panwaslu hanya memberikan rekomendasi.

Jadi intinya, kalau menyangkut keputusan KPU kabupaten/kota, maka Panwaslu harus menyerahkan ke Bawaslu. Yang nantinya, Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk menghukum KPU kabupaten/kota dengan mengarahkannya ke DKPP.

“Intinya, pada keputusan kemarin, saya tidak bisa mengatakan bahwa Panwaslu menyalahgunakan kewenangan. Tapi Panwaslu tidak memiliki kewenangan, agar KPU melakukan Labfor terhadap ijasah,” ungkapnya.  (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment