Panwaslu Putuskan Sengketa Pilkada Senin Mendatang

Bagikan Bagikan
Tim Kuasa Hukum OMTOP
SAPA (TIMIKA) – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mimika sekaligus Pimpinan Musyawarah, Tony Agapa, menegaskan jadwal putusan sidang musyawarah penyelesaian sengketa yang sudah diadakan sejak Sabtu (24/2) lalu, akan berlangsung pada Senin (5/3) mendatang. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No 15 tahun 2017 tentang Bawaslu.

“Karena masing-masing pihak sepakat menyerahkan semuanya kepada Panwaslu, maka kami putusan ditunda sampai hari Senin,” ujarnya.

Penundaan putusan ini sebelumnya ditentang oleh pihak pemohon yakni pasangan Eltinus Omaleng-Johanes Retob (OMTOB). Menurutnya, putusan hasil sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pilkada 2018 harus dilangsungkan besok (Hari ini-Red) lantaran batas waktu yang ditentukan dalam UU No 10 tahun 2016 yakni dua belas hari sejak diterimanya laporan gugatan.

“Sebelum penundaan ini, sekedar mengingatkan bahwa pasal 143 ayat 2 UU No. 10 2016 Bawaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten kota harus memutuskan perkara musyawarah dalam 12 hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan panwas. Batas waktu sampai hari Jumat besok,” ujar Marvey, salah satu kuasa hukum OMTOB.

Ia mengatakan, Undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan dibawahnya, oleh karena itu, jika ada peraturan dibawahnya dan bertentangan dengan undang-undang maka yang digunakan adalah undang-undang yang menjadi asas dalam sistem perundangan.

“Waktu yang diatur undang-undang adalah  batas waktu maksimum, sehingga diperkenankan kita memutuskan waktu sengketa dibawa batas maksimum, sehingga kita sepakati pada hari Sabtu untuk menentukan waktu putusan. Ini sekedar saran saja,” ujarnya.

“UU NO. 10 Tahun 2016 Pasal 143 ayat 2 menyatakan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa paling lambat 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Demikian sebagai masukan dalam mempertimbangkan sehingga kita tidak salah dalam tenggang waktu,” lanjut Marvey.

Terkait hal tersebut, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mimika sekaligus Pimpinan Musyawarh, Tony Agapa mengatakan, perhitungan waktu duabelas hari terhitung sejak dikeluarkannya nomor register bagi pemohon.

“Perhitungan duabelas hari  terhitung mulai dikeluarkannya nomor register. Dan ini sesuai dengan UU Bawaslu No.15 tahun 2017 pasal 18 ayat 1 dan 2 terkait tata cara penyelesaian sengketa,” ujar Agapa.

Adapun UU Bawaslu No.15 tahun 2017 Pasal 18 (1) berbunyi “Jangka waktu penyelesaian sengketa proses Pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa. (2) Diterimanya permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketika permohonan sengketa telah diregister oleh petugas penerima permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Senada dengan hal itu, kuasa hukum pihak termohon yakni KPUD Mimika, Matheus Mamun Fave, S.H mengatakan, secara umum, UU No 10 tahun 2016 mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Sedangkan untuk tata cara penyelesaian sengketa, ada UU Bawaslu No.15 Tahun 2017.

“UU No 10 tahun 2016 itu substansinya mengatur tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Berbicara tentang sengketa Pilkada itu diatur dalam UU Bawaslu No 15 tahun 2017, jelas bawaslu mengacu pada itu. Substansinya terkait sengketa Pilkada,” ujar Matheus. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment