Pemkab Miliki Saham Rp 1,4 M di PT Papua Divestasi Mandiri

Bagikan Bagikan
Kabag Hukum Pemkab Mimika, Sihol Parningotan Hutabarat 

SAPA (TIMIKA) – Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Sihol Parningotan Hutabarat mengatakan, Pemkab Mimika merupakan pemilik saham terbesar yaitu, Rp 1, 4 miliar dengan persentase 70 persen di PT. Papua Divestasi Mandiri.

Sihol mengakui, penanaman saham terbesar tersebut saat ini menjadi salah satu pembahasan  non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  tahun 2018 yang saat ini sedang dibahas  dan disempurnakan oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika.

Dijelaskan, penanaman saham ini akan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) Khusus tentang pernyataan Modal Pemkab Mimika kepada PT. Papua Divestasi Mandiri. Selain Perda tersebut, juga ada rancangan non APBD tentang pemberian Insentif dan Kemudahan bagi penanaman Modal di Kabupaten Mimika.

“Saham kita terbesar di PT. Papua Divestasi Mandiri yaitu 1,4 miliar.  Sedangkan Provinsi Papua sebesar  Rp 600 juta atau 30 persen. Modal dasar perusahaan itu sebesar Rp 2 miliar mengacu kepada Perda pembentukkan PT Papua Divestasi Mandiri, dengan Pemda Provinsi Papua. Jadi kita pemilik saham terbesar di situ,” ungkap Sihol ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/3).

Ia mengatakan, PT Papua Divestasi Mandiri merupakan perusahan daerah yang khusus menangani terkait divestasi saham antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus Provinsi Papua dan Pemkab Mimika.

Ia mengakui, manfaat dua perda tersebut di atas adalah sebagai komponen dalam pengambilan saham divestasi bersama PT.Freeprot Indonesia, sehingga penanaman modalnya memiliki kepastian hukum regulasi tentang pajak dan retribusinya. Dan hal ini juga menurut dia, merupakan pembicaraan Pusat agar memiliki kepastian hukum dan beberapa kemudahan lainnya yang telah dibicarakan secara bersama antara Pemerintah Pusat dan PTFI. Dengan demikian Pemerintah Pusat juga membuatkan regulasi berupa PP, sedangkan di Kabupaten berupa Perda.

“PT Papua Divestasi Mandiri  merupakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Pusat, Provinsi Papua, Kabupaten Mimika  dan PT Inalum dalam rangka divestasi. Jadi saat ini kita tinggal menunggu jadwal dari DPRD saja untuk membahas dua Perda tersebut,” jelasnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment