Pemprov Siap Keluarkan Perdasus Perlindungan Nelayan OAP

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Papua, Fransiskus Xaferius Mote.

SAPA (TIMIKA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tahun ini akan mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) perlindungan terhadap nelayan orang asli Papua (OAP). Perdasus tersebut telah disetujui oleh DPR Papua dan sementara dalam proses penyusunan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua untuk selanjutnya dikeluarkan dengan pengesahan dari gubernur agar nelayan OAP memiliki perlindungan hukum.

"Perdasus ini juga kita keluarkan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan perebutan lahan seperti yang pernah terjadi di Poumako beberapa waktu lalu," ungkap Kepala DKP Provinsi Papua, Fransiskus Xaferius Mote saat diwawancara di Rimba Papua Hotel (RPH), Selasa (20/3).

Ia mengakui dengan lahirnya Undang-undang nomor 21 tentang otonomi khusus (Otsus) bisa memberikan ruang bagi pemprov untuk menyusun perdasus guna melindungi nelayan OAP. Ia berharap di tahun 2019 nanti, perdasus tersebut sudah bisa dijalankan.

Dalam perdasus yang dimaksud, menurut dia, akan mengatur beberapa kewenangan, seperti ketentuan luasan area pencarian bagi nelayan OAP dengan luasan tiga hingga empat mil ke laut, jenis peralatan penangkapan serta kategori nelayan yang berhak untuk melaut.

Selain hal diatas, kini pemprov sedang menyusun suatu panduan umum, yakni rencana zonasi pulau-pulau kecil dan pulau terluar. Jika rencana zonasi tersebut selesai disusun, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ketentuan aturan-aturan lainnya.

Rencana zonasi akan menentukan izin tangkap dan penentuan kategori peralatan penangkapan. Dengan demikian, isi perdasus perlindungan nelayan OAP akan dilengkapi dengan ketentuan sesuai dengan rencana zonasi.

"Kami juga sementara susun rencana zonasi, supaya bisa menentukan aturan khusus untuk laut-laut kecil dan terluar. Persoalan kewenangan dan beberapa ketentuan dalam perdasus, itu juga nantinya akan diputuskan bersama DPR. Perdasus itu juga yang akan menentukan wilayah mana saja yang boleh dilakukan penangkapan ikan dan kekayaan laut lainnya," tuturnya.

Ia mengakui dengan adanya perdasus ini, pelaku penangkapan ikan atau pengeruk hasil laut lainnya yang selama ini beroperasi di wilayah laut Papua akan di perketat.

"Ini juga merupakan perdasus baru yang dibuat selama kepemimpinan Lukas dan Klemen. Jadi, selama inikan tidak ada zonasi yang menentukan, sehingga nelayan luar bebas masuk di wilayah Papua tanpa aturan. Padahal Menteri Susi sudah tegaskan bahwa meski nelayan luar mengambil ikan dalam wilayah laut 12 mil, tapi ikannya harus di bongkar dalam wilayah laut tersebut dan selanjutnya baru boleh dibawah ke luar," terangnya. (Acik)