SK Pejabat Eselon III Tunggu Tandatangan Bupati

Bagikan Bagikan


Paskalis Kirwelakubun
SAPA (TIMIKA) -  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mimika, Paskalis Kirwelakubun, menjelaskan pihaknya telah menyediakan dokumen kepengurusan Surat Keputusan (SK) bagi pegawai Eselon III yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdis), Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi) dan jabatan lainnya. Hanya saja, masih terkendala, yakni menunggu tandatangan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

“Dokumennya sudah kita siapkan sejak pelantikan beberapa waktu lalu. Persoalannya, kita kejar untuk dapat tanda tangan dari bupati, itu sangat susah. Kita tahu bersama sejak saat itu juga bupati kita sudah sibuk mengurus yang berhubungan dengan maju pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tapi, kami akan berusaha dalam minggu ini harus bisa ketemu bupati dan meminta tandatangan semua SK ini,” jelas Paskalis saat diwawancara  awak media usai pelaksanaan apel pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, SP 3, Senin (26/2). 

Selain persoalan SK pejabat Eselon III, Paskalis juga mengatakan bahwa semua pegawai pada dinas yang dialihkan ke provinsi telah dibagi secara merata ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, semua pegawai yang dimaksud tidak ikut dialihkan ke provinsi.

“Semacam pegawai dinas kehutanan, beberapa dinas lainnya, sudah kami bagi ke setiap OPD, karena mereka tidak ditarik ke provinsi. Mereka kami tempatkan dengan SK lengkap,” katanya.
Sedangkan untuk SK pejabat pengguna anggaran, menurut dia, sudah dibagikan kepada pejabat yang bersangkutan beberapa bulan lalu usai pelaksanaan pelantikan.

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Yohanis Bassang ketika memimpin apel pagi menyampaikan, persoalan SK bagi semua pegawai dan pejabat lingkup Pemkab Mimika harus dapat diproses secepat mungkin. Hal itu agar pegawai dan pejabat yang bersangkutan bisa menjalankan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.

“Kalau SK pelantikan yang saat ini saja belum dipastikan, terus bagaimana kalau secara tiba-tiba harus dirolling lagi? BKD harus upayakan penyelesaian SK dan kejelasan penempatan pegawai dinas yang  kewenangannya telah ditarik ke provinsi,” kata Wabup saat itu. (Acik/Sld)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment