Pensiunan Pemkab Terima Gaji Penuh Jadi Temuan BPK

Bagikan Bagikan
Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Yohanis Bassang, S.E., M.Si 
SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Mimika, Yohanis Bassang, SE., M.Si mengungkapkan, telah menerima adanya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Papua dengan klaim temuan adanya pegawai pensiun lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menerima gaji pensiun dengan hitungan penuh layaknya pegawai yang aktif bekerja.

Atas temuan itu, BPK meminta agar semua pegawai pensiunan lingkup Pemkab Mimika harus mengembalikan kelebihan uang yang diterima sejak awal menerima gaji pensiun. Ditegaskan pula kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk fokus mendata persoalan pegawai yang telah memasuki masa persiapan pensiun (MPP). Hal itu menurut wabup agar tidak membebani para pegawai yang telah pensiun namun masih menerima gaji penuh.

“BKD yang mengurusi orang-orang yang sudah saatnya pensiun, saya harap harus fokus, supaya tidak membuat saudara-saudara kita yang sudah seharusnya pensiun ini masih menerima gaji terus. Akhirnya ketika BPK datang dan menyuruh harus dikembalikan, dan mau atau tidak mau maka para pensiunan ini harus mengembalikan, padahal itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun,” tegas wabup, saat diwawancara awak media, Senin (16/4).

Sebelumnya, Kepala BKD Mimika Paskalis Kirwelakubun saat diwawancara di Pendopo Rumah Negara pada 4 April 2018 terkait pegawai pemkab yang memasuki MPP menjelaskan, proses pendataan setiap pegawai yang memasuki MPP dilakukan setelah adanya pengajuan dari setiap pegawai yang bersangkutan. Setelah itu, BKD akan listing dan mengirim data ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar secara langsung bisa memperoleh SK pensiun.

“Setelah ada pengajuan dari pegawai terkait, maka tiga bulan menjelang pengurusan di BKD kami minta pegawai terkait untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung. Biasanya jangka waktu persiapan dokumen pendukung itu selama tiga bulan,” kata Paskalis.

Selanjutnya, data setiap pegawai pensiun akan dikirim ke Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hal itu agar pemberian gaji pensiun pegawai terkait mulai diperhitungkan sejak bulan pertama setelah dinyatakan pensiun.

“Kalau misalnya pegawai tersebut pensiun mulai bulan Mei, maka, dia masih berhak menerima gaji penuh di bulan April. Selanjutnya untuk bulan Mei, Juni dan seterusnya sudah tidak menerima gaji penuh dan tunjangan-tunjangan lainnya. Kalau misalnya masih menerima gaji utuh, maka taspennya tetap akan dipotong,” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment