Anggota Dewan Menilai Pemberian WTP Sangat Aneh

Bagikan Bagikan
Anggota DPRD Mimika, Thadeus Kwalik.
SAPA (TIMIKA) – Anggota DPRD Mimika, Thadeus Kwalik pertanyakan dasar pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah (LKP) tahun anggaran 2017. Dimana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Papua meraih opini WTP, sedangkan jika dilihat dari hasil penggunaan anggaran oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), opini WTP sangatlah tidak tepat.

Banyak pekerjaan OPD yang dianggap tidak berjalan dengan baik, salah satu contohnya adalah pembayaran hak guru honor yang mencapai miliaran rupiah dan tak kunjung di bayar. Juga pembangunan Jalan Cenderawasih yang kini menurut Thadeus masih meninggalkan sejumlah masalah.

"Pemberian WTP itu aneh. Dasarnya apa BPK dapat memberikan WTP terhadap laporan keuangan dengan melihat kondisi dilapangan," kata Thadeus kepada wartawan di Gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Selasa (15/5).

Pemberian opini WTP oleh BPK kepada Pemkab Mimika, menurutnya, hanya untuk menipu masyarakat Mimika. Seharusnya, BPK tidak hanya melihat laporan keuangan yang dibuat, melainkan juga melihat langsung apa yang dikerjakan OPD di lapangan agar dapat diketahui kebenarannya.

"Laporan keuangan itu bisa dibuat sedemikian rupa agar mendapatkan WTP. Tapi kenyataan dilapangan tidak demikian. Ini aneh tapi nyata," ujar Thadeus.

Lanjut Thadeus, untuk menindaklanjuti apa yang disampaikannya, jika BPK berkenan dan ingin mengetahui sebenarnya kondisi keuangan daerah, BPK bisa mendatangi DPRD. Disitu DPRD Mimika dapat menyampaikan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran oleh Pemkab Mimika, dan menurutnya semua itu hanya rekayasa laporan keuangan.

"Kita berani buka-bukaan terkait penggunaan anggaran selama ini. Kita tidak akan sembunyi-sembunyi. Penggunaan anggaran pendidikan, pembangunan fisik, sangat tidak wajar penggunaanya. Ini hanya rekayasa laporan saja agar mendapatkan WTP," tuturnya.

Selama ini APBD Mimika yang mencapai triliunan rupiah, kata Thadeus, tidak jelas penggunaannya. Dimana, di dalam pembahasan, anggaran digunakan untuk pembangunan, padahal dilihat di lapangan, pembangunan boleh dibilang tidak ada sedangkan anggaran dipakai habis. Anggaran yang habis hingga triliunan rupiah karena pembangunan itu tak pernah dilakukan dengan benar, dalam hal ini menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat. Sebagai orang Papua, hal ini tentunya sangat menyakitkan bagi Thadeus, dan ironisnya lagi meski anggaran besar tetapi pemerintah masih mengalami defisit anggaran.

"Hal ini sangat memalukan. Anggaran triliunan tapi tidak pernah digunakan dengan baik. Masyarakat Mimika juga tahu itu," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Thadeus meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Mimika untuk mengusut permasalahan penggunaan anggaran yang terjadi di daerah. Dimana, Mimika selalu mendapatkan opini WTP namun penggunaan anggarannya sangat tidak jelas. Bahkan pemberian WTP sudah kesekian kalinya tetapi pada kenyataan di lapangan tidak menunjukkan pembangunan sebanding dengan opini WTP.

"KPK yang harus datang ke Timika. BPK harus meneliti laporan keuangan dengan melihat langsung ke lapangan," pintanya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment