Bawaslu Perintahkan KPU Koreksi Putusan DKPP Soal Status HAM

Bagikan Bagikan
Ketua Bawaslu Papua, Fegie Y Watimena

SAPA (TIMIKA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua selaku Panwaslu Mimika, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika didampingi KPU Provinsi Papua untuk mengoreksi kembali putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 34 /DKPP-PKE-VII/2018 terkait syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan mempedomani pasal 7 ayat 2 huruf a Sampai dengan huruf u, undang-undang nomor 10 tahun 2016 dibawah pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika.

Hal tersebut berdasarkan putusan sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, terhadap pasangan calon (Paslon) Hans Magal – Abdul Muis (HAM) nomor urut 4 dengan nomor register 05/PS/33.10/2018, yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Selain memerintahkan untuk melakukan koreksi ulang, pada putusan tersebut juga memuat beberapa poin, diantaranya, menerima permohononan pemohon untuk sebagian. Kedua, menyatakan batal SK KPU Kabupaten Mimika nomor 17/HK.03.1Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 12 /HK.03.1Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018, tertanggal 7 Mei 2018. Tiga, memerintahkan KPU Kabupaten Mimika didampingi KPU Provinsi Papua, untuk melakukan koreksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap syarat calon sesuai putusan DKPP nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018 dengan mempedomani ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf u Undang undang nomor 10 tahun 2016 dibawah pengawasan Panwaslu Kabupaten Mimika.

Keempat, memerintahkan KPU Kabupaten Mimika untuk menerbitkan SK Baru tentang penetapan pasangan calon berdasarkan hasil koreksi terhadap syarat calon pasangan calon Hans Magal – Abdul Muis paling lambat 3 x 24 jam sejak putusan ini dibacakan.

Keputusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Bawaslu Papua, Fegie Y Watimena didampingi dua anggota Bawaslu Papua, yakni Anugrah Pata dan Yacob Paisei. Selain itu, sidang tersebut juga dihadiri pihak pemohon yakni paslon HAM, dan Kuasa Hukumnya, Arsi Divinubun. Sementara dari pihak termohon yakni,  Ketua KPU Mimika Theodora Ocepina Magal, dengan Kuasa Hukum  Dr.Heru Widodo, SH, M.Hum dan Dimas Pradana, SH.

Terkait hal tersebut, belum ada konfirmasi dari Ketua Bawaslu Papua selaku Panwaslu Mimika lantaran sampai saat ini tidak dapat dihubungi.

Sementara itu, Komisioner KPU Papua, Divisi Hukum saat dihubungi wartawan dari Timika melalui telepon, Minggu (27/5) malam, Tarwinto mengatakan, pihaknya belum memahami putusan Bawaslu Papua yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon, dimana harus dilakukan koreksi ulang terkait putusan DKPP Nomor 34 /DKPP-PKE-VII/2018 dan membatalkan SK KPU Mimika Nomor 17/HK.03.1Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 12/HK 03.1-Kpt /9109/KPU-Kab/TV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Papua bertindak selaku Ketua KPU Kabupaten Mimika.

“Kami belum paham, bentuk koreksinya bagaimana, sehingga ini jadi bias. Seharusnya Bawaslu Papua memutuskan apakah diterima atau tidak. Kalau tidak diterima maka pemohon bisa mengajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Dan kalau diterima, maka kami akan masukkan kembali,” ujarnya.

Meski status paslon HAM dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau TMS berdasarkan hasil koreksi yang akan dilakukan KPU Mimika bersama KPU Provinsi Papua, pantauan Salam Papua Minggu (27/5) malam pukul 21.00 WIT, ratusan pendukung dan simpatisan HAM melakukan konvoi keliling Kota Timika. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment