DP3AKB dan PPA Gelar Pelatihan P3 Dalam Konflik Sosial

Bagikan Bagikan
Menteri PPA RI, Yohana Yembise ketika menyampaikan sambutannya pada kegiatan Pelatihan Perlindungan dan Permberdayaan Preempuan (P3) Dalam Konflik Sosial.
SAPA (TIMIKA) -  Untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial, meningkatnya peran perempuan dalam pegiat pembangunan dalam penanggulangan konflik sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Kabupaten Mimika bersama Kementerian Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI melaksanakan kegiatan Pelatihan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (P3) Dalam Konflik Sosial.

Plt Bupati Mimika, Yohanis Bassang ketika menyampaikan sambutannya sebelum membuka kegiatan tersebut mengatakan, berdasarkan tema kegiatan ‘ Perempuan Pegiat Perdamaian’, maka perempuan di Mimika harus berdaya agar tidak diperdayakan oleh kaum lelaki.

“Kita harus bersyukur dan berkaca dengan adanya Pahlawan kaum perempuan, yaitu RA Kartini. Karena itu semua perempuan Mimika wajib berusaha agar bisa setara dengan kaum lelaki,” kata Yohanis di Hotel Horizon Ultima, Jalan Hasanuddin, Selasa (22/5).

Ia menjelaskan, dunia akan serasa seram jika tidak ada perempuan. Sebab keberadaan kaum perempuan menjadikan dunia indah, elok dan menyemangati kaum lelaki. Tidak bisa dipungkiri bahwa semangat dan kekuatan yang dimiliki kaum lelaki dikarenakan dorongan semangat kaum perempuan.

Dengan demikian, ia mengharapkan tamu undangan dalam pelatihan tesebut harus memahami materi yang disampaikan oleh pemateri dari Kemen-PPA sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, termasuk melindungi anak-anak.

Diakuinya, perempuan dan anak telah dijamin dan dilindungi undang-undang. Karena itu, kaum perempuan harus berani mengatakan, memberontak dan  melaporkan jika sesewaktu mengalami penindasan oleh kaum lelaki dalam berumahtangga dan hal lainnya.

“Kalaupun perempuan Mimika banyak yang telah menjadi perempuan hebat dengan pekerjaannya, tetapi tidak terlepas dari hakikatnya sebagai ibu bagi anak-anak dan istri bagi suaminya. Karena itu harus bersyukur dengan adanya sosialisasi dari Kementerian dan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,”  katanya.

Sedangkan Menteri PPA RI, Yohana Yembise ketika menyampaikan sambutanya dalam kegitan tersebut mengatakan, hingga saat ini masih banyak persoalan perempuan dan anak yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah pusat dan Pemda Mimika.

Setelah mengunjungi Kampung Banti, ia mengaku menemukan kaum perempuan yang hidup dalam kondisi prihatin karena pemukimannya telah dibakar ketika konflik senjata terjadi beberapa bulan lalu. Selain itu, masih banyak anak-anak di wilayah tersebut yang belum kembali bersekolah karena bangunan sekolah juga telah diratakan.

“Saya sangat terharu setelah melihat kondisi di Banti.  Warganya menderita. Anak-anak tidak bersekolah lagi karena sekolah mereka telah dihancurkan,” ungkapnya.

Karena hal itu, ia meminta agar Pemkab Mimika terus memberikan perhatian yang lebih serius untuk masyarakat di Banti dan sekitarnya.

Ia mengakui, akan terus berkoordinasi bersama DP2AP2KB serta PT Freeport Indonesia agar bisa menyelesaikan persoalan tersebut sampai kondisi kembali normal.

“Kami dari kementerian akan terus berusaha bersama DP2AP2KB Mimika, termasuk menjalin kerja sama dengan PTFI untuk menangani persoalan di Banti. Para Ibu-ibu di sana akan terus diberdayakan dan anak-anak mereka semuanya harus kembali bersekolah, karena mereka merupakan pemegang tongkat kelanjutan bangsa dan Negara Indonseia,” ungkapnya.

Sedangkan dalam laporannya, panitia pelaksana kegiatan pelatihan ini menerangkan, kegitan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal, diantaranya, satu karena perwmpuan dan anak  merupakan kelompok rentan yang memerlukan  perelindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk yang sering terjadi di daerah rawan konflik.

Dua, data dari sistim nasional pemantau kekerasan (SNPK) menunjukkan setiap bulan, angka kekerasan dan tawuran semakin meningkat. Tiga, Indonesia memiliki Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan penyelamatan, perlindungan, rehabilitasi dan pemenuhan dasar dan spesifikasi terhadap perempuan dan anak dalam penanganan konflik sosial.

Empat, menindak lanjuti poin tiga, maka terbitlah peraturan Presiden RInomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (P3AKS) yang mengamanatkan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah upaya penegakan dan penanganan dari segala bentuk tindak  kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak.

Lima, untuk melaksanakan peraturan Presiden tersebut, KPPPA melalui Deputi bidang perlindungan hak perempuan Cq asisten khusus yang menangani konflik melakukan berbagai kegiatan melalui berbagai rencana aksi nasional pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (RAN-P3AKS) tahun 2014-2019 yang dipayungi regulasi peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat nomor 7 tahun 2014.

Enam, untuk melaksanakan aksi nasional tersebut, KPPPA membentuk kelompok kerja P3AKS di Pusat dan daerah rawan konflik melalui regulasi Permenko Kesra nomor 8 tahun 2014. Tujuh, rencana nasional aksi RAN-P3AKS terdiri dari pencegahan, penanganan,  pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak. Delapan, pada tahun 2015, KPPPA  sudah melakukan sosialisasi Perpres RI nomor 18 tahun 2014 tentang P3AKS di beberapa daerah rawan konflik.  Selanjutnya, tahun 2016 KPPPA juga memfasilitasi pembentukan Pokja dan penyusunan draft renja daerah P3AKS di 10 Provinsi rawan konflik.

Sembilan, tahun 2018  KPPPA melalui Deputi perlindungan hak perempuan memfasilitasi pokja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial di 10 provinsi tersebut di atas termasuk Papua dan melakukan pelatihan   kegiatan peran perempuan sebagai Pegiat Perdamian di Mimika. Diharapkan, untuk selanjutnya Mimika juga akan menyusun rencana aksi daerah (RAD) dan pokja P3AKS sehingga pemerintah, NGO, Tokoh Masyarakat serta Adat dapat berbagi peran secara bahu-membahu dalam menciptakan perdamaian.

Kegiatan ini berdasarkan UU RR nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta beberapa UU lain yang berkaitan dengan penanganan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment