HAM Sampaikan Aduan dalam Sidang Penyelesaian Sengketa Pilkada

Bagikan Bagikan
Suasana sidang penyelesaikan sengketa Pilkada Mimika di Kantor Bawaslu Provinsi Papua.
SAPA (TIMIKA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua sebagai pengambil alih tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mimika, Jumat (18/5) di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Jayapura menggelar sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan umum (Pemilu) bupati dan wakil bupati Mimika pada pilkada serentak 2018. Sebagai pemohon dalam sengketa ini, yakni pasangan Hans Magal-Abdul Muis (HAM) dengan nomor register 05/PS/33.10/2018.

Dari data yang dihimpun Salam Papua, ini merupakan perdana sidang musyawarah penyelesaian sengketa pilkada Mimika dengan agenda pembacaan aduan dari pihak pemohon kepada termohon, yakni KPU Provinsi Papua sebagai termohon 1, sedangkan KPU Kabupaten Mimika sebagai termohon 2.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, dalam pasal 18 ayat 1, jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilihan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwaslu kabupaten/kota paling lama 12 (dua belas) hari, terhitung sejak di terimanya permohonan sengketa.

Mengenai sidang sengekat pemilu tersebut, sampai saat ini, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Peggy Wattimena belum dapat memberikan konfirmasi setelah Salam Papua berupaya menghubungi via telepon.

Sementara Komisioner KPU Provinsi Papua Divisi Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Izak Hikoyabi saat dihubungi Salam Papua dari Timika, Jumat (18/5), mengatakan dalam sidang tersebut pihak pemohon telah menyampaikan pokok aduan kepada termohon.

“Para pihak yang hadir yaitu pasangan HAM serta pengacaranya, Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi, Musa Sombuk, serta pengacara KPU Provinsi Papua yakni Heru Widodo, SH dan lainnya. Pemohon lebih fokus ke surat keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU Mimika yang di sengketakan. Selanjutnya KPU Papua akan menjawab secara tertulis pada sidang berikutnya,kata Izak.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) diatas, dalam musyawarah  penyelesaian sengketa, Panwaslu mencari titik tengah antara keduabelah pihak.  

Sekedar diketahui, objek sengketa yang digugat oleh pasangan HAM yaitu putusan KPU Kabupaten Mimika nomor 17/HK.03.Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018, tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Kabupaten Mimika nomor 12, tentang penetapan pasangan calon (Paslon) HAM nomor urut 4 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment