Hindari Hoax, Kominfo Perketat Pengelolaan Frekuensi Radio

Bagikan Bagikan
Diskusi lintas pengelola Radio bersama Dinas Kominfo Mimika.
SAPA (TIMIKA) – Guna menghindari beredarnya informasi maupun berita hoax di wilayah Kabupaten Mimika, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Bidang Persandian melaksanakan diskusi bersama seluruh pengelola radio di Mimika, diantaranya Organisasi Radio Republik Indonesia (Orari), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Kantor Search And Rescue (SAR) Timika, TNI-Polri dan Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu (KKJB).

Kepala Bidang (Kabid) Persandian pada Kominfo Mimika, La Sumadi, mengatakan selain untuk mencegah penyebaran informasi dan berita hoax, diskusi lintas pengelola radio juga dilaksanakan untuk mengatur frekuensi radio khusus pengguna Single Side Band (SSB) sebagai alat komunikasi antar wilayah.

“Inti pertemuan kami untuk mendiskusikan persoalan penertiban pengelolaan radio, khusus pembenahan pengaturan frekuensi supaya menghindari beredarnya berita-berita hoax. Intinya pengamanan frekuensi itu sangat penting,” kata La Sumadi, usai diskusi diruang pertemuan lantai III, Kantor Pusat Pemeritahan Kabupaten Mimika, Rabu (16/5).

Diakuinya, khusus pengelola radio yang belum memiliki izin dan pengaturan frekuensi, akan diusulkan ke Balai Monitoring (Balmon) frekuensi radio di Jayapura guna mengatur frekuensi agar tidak bertabrakan dengan jalur frekuensi radio lainnya.

Selanjuntnya jika Balai Monitoring Frekuensi di Jayapura telah menentukan frekuensi, Kominfo akan melakukan pengawasan terkait sejauh mana penggunaan frekuensi yang telah diatur tersebut.

“Jujur saja, selama ini kita belum mengawasi secara serius persoalan pengelolaan radio, khususnya persoalan frekuensi. Sehingga banyak pengguna radio yang bebas memakai frekuensi dan bertabrakan dengan frekuensi pengguna radio lainnya. Kami di bidang persandian mulai sekarang akan memperketat persoalan itu, karena memang saat ini bidang kami baru terbentuk setelah Kominfo menjadi dinas tersendiri,” tutur La Sumadi.

Pengguna radio SBB di Mimika termasuk bebas, seiring bebasnya penjualan radio SBB. Pengguna radio SBB dengan frekuensi dibawah 7000, saat ini akan terus didata baik di distrik, kampung, LSM dan juga pada instansi pemerintahan.

“Kalaupun SBB itu bebas dijual dan dipakai oleh semua kalangan, tapi kalau frekuensinya tidak memiliki aturan sesuai dengan Balmon maka akan dihapus. Karena yang bebas itu boleh dikatakan mencuri frekuensi. Padahal sebenarnya itu tidak boleh dilakukan,” katanya.

Untuk memantau persoalan frekuensi, Kominfo akan membuat pantauan tersendiri agar bisa mengawasi penggunaan frekuensi semua pengguna radio di Mimika.

Sementara itu Ketua Orari Mimika, H. Munawir Yakub mengatakan, jika berbicara amatir, Orari merupakan salah satu organisasi radio yang telah diakui secara nasional. Dalam Peraturan Kementerian Kominfo nomor 33, bab 7, pasal 47, sudah sangat jelas menetapkan bahwa Orari merupakan salah satu organisasi amatir yang diakui Negara.

Dengan demikian, karena telah diakui secara nasional, maka, amatir diberikan frekuensi terbesar di seluruh dunia.

“Intinya persoalan Orari itu tidak bermasalah, karena telah diakui oleh Negara. Jadi tidak ada persoalan tabrakan frekuensi dan yang lainnya. Yang jelas Orari itu aman-aman saja dan telah memenuhi peraturan Kemenkominfo,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar semua pengguna radio di Mimika baik perseorangan ataupun lembaga, wajib memiliki izin dan kejelasan jalur frekuensi, sehingga tidak mencuri jalur frekuensi radio lain yang telah di sahkan.

“PTFI saja memiliki izin frekuensi, apa lagi kita yang hanya sebatas organisasi. Kita harus memiliki izin frekuensi dan membayarnya. Karena itu saya berharap semua pengguna radio di Mimika untuk berhimpun satu dalam organisasi tertentu dan mengurus semua perizinannya,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment