Kementerian PPA RI Akan Telusuri Dugaan Pesta Sex KUR Usai Perang

Bagikan Bagikan
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI, Prof.dr.Vennetia.R.Danes,MSc,PhD.,

SAPA (TIMIKA) – Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI, Prof. dr. Vennetia.R.Danes,MSc,PhD., mengaku telah mendengar isu terkait adanya dugaan pesta sex ketika melaksanakan prosesi perdamaian usai konflik antar kelompok di Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu.

Menanggapi dugaan aktivitas sex yang tergolong bebas tersebut, PPA akan mengutus Asisten Tindak Pidana Perdagangan Manusia untuk menelusuri kebenarannya.

“Saya juga kaget setelah mendengar informasi bahwa ternyata ada aktivitas barter sex dalam prosesi perdamaian setelah peperangan yang disebut KUR. Ada perempuan khusus yang disiapkan untuk melayani para lelaki secara bergantian. Ini sudah menjadi kesalahan moral dan akan kami telusuri. 

Kita syukuri jika itu hanya hoax, tapi kalau benar terjadi maka perlu ditindak secara hukum,” ungkap Vennetia saat ditemui Salam Papua usai pelaksanaan kegiatan pelatihan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Konflik Sosial yang digelar di Hotel Horizon Ultima, Jalan Hasanuddin, Selasa (22/5).

Ia menjelaskan, meski hal tersebut dilaksanakan berdasarkan adat, tapi Negara Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur berbagai hal termasuk perdagangan manusia.  Hal tersebut telah bertentangan dengan moral serta hukum yang berlaku di Indonesia.

“Makanya saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Mimika, kalau hal itu betul terjadi, maka harus bersama-sama menyelesaikannya. Hal itu tidak bisa diselesaikan secara adat, karena kasihan perempuan-perempuan khususnya yang usia anak-anak. Bisa hancur masa depan anak-anak kalau hal itu terjadi, karena anak-anak akan menjadikan itu suatu hal yang biasa,” jelasnya.

Ia menambakan, pemerintah Indonesia akan terus memerangi aktivitas yang mengatasnamakan adat dengan mengorbankan kaum perempuan. Sebab, hal tersebut masuk dalam kategori menjual dan akan dikenakan pasal perdagangan manusia sehingga menjadikan kaum perempuan menderita dan tersiksa.

“Itu melanggar hukum. Memang kita memahami adanya suatu prosesi perdamaian khusus setelah adanya peperangan, tapi tidak dengan cara mengorbankan perempuan. Jangan beralasan karena adat, tetapi harus mengetahui Negara kita memiliki aturan undang-undang,” katanya.

Sedangkan Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto ketika dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp mengatakan, kepolisian telah sering mengangkat isu terkait  prosesi KUR tersebut dengan tujuan agar meluruskan kebiasaan atau adat yang kurang baik dan sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku.

“Saya sudah sering mengangkat isu tersebut, memang sudah seharusnya adat yang kurang baik diluruskan sesuai dengan norma dan hukum positif yang berlaku,” katanya . (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment