KPU Mimika Tetapkan DPT Pilkada 233.125 Orang

Bagikan Bagikan
Perwakilan paslon foto bersama komisoner KPU Mimika usai penetapan DPT.
SAPA (TIMIKA) – Setelah mengalami penundaan pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) beberapa kali, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika kembali melanjutkan rapat pleno terbuka penetapan DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Mimika Pilkada 2018, di Graha Eme Neme Yauware, Rabu (23/5).

DPT Pilkada 2018 untuk Kabupaten Mimika ditetapkan sebanyak 233.125 jiwa, berdasarkan hasil daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) oleh masing-masing panitia pemilihan distrik (PPD) dari 18 distrik yang ada.

Pleno Penetapan DPT ini dihadiri oleh Ketua KPU Mimika, Theodora Ocepina Magal, Komisioner Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Yoel Louis Rumiakewi, Komisioner Divisi Teknis, Derek Mote, Komisioner Divisi Hukum, Alfrets Petupetu, Ketua Badan Pengawas Pemiluu (Bawaslu) Provinsi Papua, Fegie Y. Watimena, Komisioner KPU Provinsi Papua Divisi Logistik dan Keuangan, Izak Hikoyabi, juga tim pemenangan, baik dari pasangan calon (Paslon) Bupati maupun Gubernur serta Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Discapil) John Wicklif Tegai dan perwakilan Forkopimda Mimika.

Jumlah DPT tesebut terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 129.882 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 103.243 jiwa.

Adapun untuk jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 650 buah, yang tersebar di 152 kampung dan kelurahan pada 18 distrik.

Ketua KPU Mimika Theodora Ocepina Magal mengatakan, setelah penetapan DPT maka akan hasil tersebut akan disampaikan ke KPU Provinsi Papua.

“Pleno tingkat Kabupaten hari ini sudah selesai, jadi hasilnya akan kita sampaikan ke KPU Provinsi Papua untuk diplenokan ditingkat provinsi. Selanjutnya akan dibawa ke pusat untuk dilakukan pencetakan surat suara,” ujarnya kepada wartawan usai pleno penetepan DPT.

Terkait adanya masukan dari beberapa pihak terkait adanya pemilih di wilayah PT.PAL yang belum terdata, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan PPD Distrik Iwaka.
“Tadi kan sempat ada penyampaian bahwa terdapat pemilih di PT.PAL yang tidak terdata. Jadi akan kami bicarakan lebih lanjut dengan PPD Iwaka, karena berdasarkan pencapaian Kadiscapil, bahwa PT.PAL termasuk pada Distrik Iwaka. Dan kami bersyukur, pelaksanaan pleno DPT sudah bisa terlaksana. Dan selanjutnya akan melaksanakan tahapan berikutnya,” kata Ocepina.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Fegie Y. Wattimena saat ditemui Salam Papua mengimbau kepada masyarakat yang belum terdata untuk bisa melaporkan kepada PPD maupun Panwaslu. Sehingga dapat dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

“Penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP agar bisa ke Discapil untuk segera melakukannya. Sehingga bisa menggunakan hak suaranya dalam memilih. Itukan sudah jadi syarat, harus memiliki E-KTP. Masyarakat harus aktif, jangan hanya diam. Karena Discapil juga siap. Itu akan menjadi daftar pemilih tambahan,” ujarnya.

Ia mengatakan, dengan adanya daftar pemilih tambahan tersebut, DPT yang sudah ditetapkan tidak akan mengalami perubahan, yakni tetap berjumlah 233.125 jiwa.

“Berdasarkan jadwal, pleno DPT di tingkat Provinsi akan berlangsung pada 25 Mei mendatang. Jadi, meski ada daftar pemilih tambahan, tapi tidak akan mempengaruhi jumlah DPT. Artinya DPT yang sudah ditetapkan hari ini itu tidak berkurang atau bertambah,” ujarnya.

Sekedar diketahui, sebelum penetapan DPT tersebut, sempat terjadi penundaan waktu yakni dari pukul 12.00 WIT sampai 16.00 WIT. Hal tersebut lantaran, para PPD sempat menolak menghadiri rapat pleno tersebut dengan tidak mau  menandatangani daftar hadir. Seluruh PPD meminta kejelasan atau transparansi anggaran operasional, honor dan lainnya yang melekat maupun bersifat khusus.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Mimika, Theodora Ocepina Magal mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan masalah itu pada pihak Provinsi Papua, dan akan kembali menjelaskan kepada PPD usai penetapan DPT. Hal ini karena penetapan DPT sangatlah penting dan pihaknya akan memberikan hak-hak yang ada di PPD.

“Hak dari teman-teman tidak akan hilang. Tapi sekarang ini bagaimana menyelematkan pilkada di Mimika, dengan segera menetapkan DPT,” ujarnya.

Kendati demikian, PPD tetap bersikukuh untuk mendegarkan penjelasan terkait anggaran tersebut. Hingga akhirnya, Komisioner KPU Provinsi Papua Divisi Logistik dan Keuangan memberikan penjelasan. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment