KPU Sudah Serahkan Dokumen yang Dibutuhkan Gakkumdu

Bagikan Bagikan
Derek Mote
SAPA (TIMIKA) – Derek Mote, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika yang sedang dirumahkan pasca putusan DKPP beberapa lalu menegaskan, pihaknya sudah memberikan semua dokumen yang dibutuhkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Papua sebagai bahan penyelidikan.

“Meski saat ini saya sedang dirumahkan, tapi saya tegaskan ini, karena saya sangat peduli dengan Pilkada Mimika. Pada saat kita diperiksa di Polres sampai jam 3 pagi, kami sudah serahkan semua dokumen yang diperlukan Gakkumdu,” ujarnya kepada Salam Papua melalui telepon, Rabu (2/5).

Ia mengatakan, sebagai lembaga Negara, pihaknya akan mengikuti aturan perundang-undangan, sehingga tidak akan menghambat proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Dimana, Pengadilan Negeri (PN) Timika mengijinkan Gakkumdu Provinsi Papua untuk melakukan penyitaan dokumen.

Pemeriksaan terhadap Komisioner KPU Mimika oleh Gakkumdu Provinsi Papua, yakni Ketua KPU Mimika, Theodora Ocepina Magal, Komisioner Divisi Hukum Alfrets Petupetu, Komisioner  Divisi Teknis Derek Mote, Komisioner Divisi Sosialisasi dan SDM, Louis Rumakewi, merupakan tindak lanjut laporan pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika Tahun 2018, Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB). Dimana, laporan yang diajukan terkait dengan SK KPU Mimika nomor 05/HK.03.1-Kpt/9109/KPU- Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika tanggal 18 Februari 2018 di Hotel Grand Allison, Sentani, Jayapura., yang dilaporkan oleh pasangan OMTOB.

“Memang benar, ada dokumen yang KPU tidak bisa berikan. Mereka meminta SK KPU Kabupaten Mimika nomor 12 /HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tentang penetapan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2018. Dan itu sudah dikasih oleh ibu Maya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Mimika. Jadi saya tegaskan, sekarang sudah tidak ada dokumen yang mesti di sita,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, sebelumnya Tim Penyidik Gakkumdu Provinsi Papua yang berjumlah empat orang telah mendatangi Kantor KPU Mimika dan meminta dokumen yang diperlukan yakni SK Nomor 12 dan berita acara yang dikeluarkan KPU Mimika pada Kamis (5/4) lalu.

Seperti yang diketahui, Gakkumdu Provinsi sudah mendapatkan ijin oleh PN Tinggi untuk menyita dokumen KPU dan Panwaslu yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan terhadap komisioner KPU maupun Panwas.

Berikut, beberapa surat ijin yang dikeluarkan untuk tim penyidik Gakkumdu Papua, diantaranya,  Surat Penetapan Nomor: 83/Pen.Ijin/2018/PN.Tim yang ditujukan kepada Panwaslu Mimika. Surat tersebut memberikan ijin kepada penyidik Gakkumdu untuk melakukan penyitaan terhadap delapan lembar rekap lapiran dan temuan tahun 2018.

Kedua, Surat Penetapan Nomor: 84/Pen.Pres/2018/PN.Tim yang ditujukan kepada KPUD Mimika. Surat tersebut memberikan ijin kepada penyidik Gakkumdu Papua untuk melakukan penyitaan terhadap 80 dokumen.

Ketiga,  Surat Penetapan nomor: 85/Pen.Ijin/2018/PN.Tim yang ditujukan kepada Panwaslu Mimika. Dimana surat dengan nomor tersebut mengijinkan Gakkumdu Papua melakukan penyitaan terhadap 51 dokumen.

Keempat, Surat Penetapan nomor: 96/Pen.Pers/2018/PN.Tim yang ditujukan kepada KPUD Mimika. Surat ini memberikan ijin kepada penyidik Gakkumdu untuk melakukan penyitaan terhadap dua dokumen, yakni pencabutan dan penetapan pasangan calon.

Sekedar diketahui, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 146 ayat (2) berbunyi “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment