KPU Tetapkan Pasangan HAM Tidak Memenuhi Syarat

Bagikan Bagikan

Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi bersama Komisioner Divisi Hukum KPU Provinsi Papua, Tarwinto menunjukkan SK nomor 17. (Foto: Istimewa)


SAPA (TIMIKA) - Berdasarkan surat keputusan (SK) KPU Kabupaten Mimika nomor 17/HK.03.1Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018, tentang perubahan kedua atas keputusan KPU Kabupaten Mimika nomor 12 tentang penetapan pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati tahun 2018, Paslon nomor urut 4 Hans Magal-Abdul Muis (HAM) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Sesuai dengan isi surat keputusan KPU Kabupaten Mimika yang diperoleh Salam Papua, keputusan ini ditetapkan di Jayapura pada tanggal 7 Mei 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi yang juga mengambilalih tugas Ketua KPU Kabupaten Mimika.

Penetapan ini berdasarkan pertimbangan dari keputusan Dawan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018, yang mana menjatuhkan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten Mimika sampai keputusan KPU Kabupaten Mimika terkait syarat pasangan calon Hans Magal- Abdul Muis dikoreksi oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI, selambat-lambatnya tujuh hari setelah keputusan DKPP dikeluarkan.

Berdasarkan surat KPU RI nomor 397/HK.07.04-SD/03/KPU/IV/2018 tanggal 24 April, perihal tindaklanjut putusan DKPP nomor 34/DKPP-PKE-VII/2018, dimana menurut majelis DKPP dalam pertimbangan putusan a quo, KPU Kabupaten Mimika dianggap telah keliru dalam menerapkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 huruf o Jo Peraturan KPU (PKPU) nomor 15 tahun 2017 pasal 4 ayat (1) huruf p terkait syarat paslon Hans Magal-Abdul Muis.

Selanjutnya, berdasarkan hasil koreksi KPU Provinsi Papua, Abdul Muis yang merupakan calon wakil bupati (Cawabup) dari calon bupati (Cabup) Hans Magal, pernah menjabat sebagai bupati Mimika berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 131.91.2794 tahun 2013 tanggal 9 April 2013.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka, paslon Hans Magal-Abdul Muis yang maju melalui jalur perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2018, karena, Abdul Muis pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mimika.

Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi saat dihubungi Salam Papua, Rabu (9/5), membenarkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan SK nomor 17/HK.03.1Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018. Bahkan, Adam meminta agar pasangan HAM dapat memberikan edukasi politik yang benar kepada seluruh simpatisannya.

"Saya sudah bicara langsung dengan pak Hans Magal dan Abdul Muis agar bisa menenangkan para pendukungnya dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat," ujar Adam.

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum KPU) Provinsi Papua, Tarwinto, kepada Salam Papua mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan pleno tertutup paslon HAM pada 7 April 2018. Kendati demikian, status dari paslon tersebut baru bisa diumumkan hari ini 9 Mei 2018 lantaran pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi bersama sejumlah pihak yang terkait.

"Kita koordinasi dengan aparat keamanan, mereka membutuhkan waktu cipta kondisi agar pengumuman TMS HAM tidak berdampak luas, tidak melakukan tindakan anarkis yang menimbukan kerugian terhadap masyarakat," ujarnya melalui pesan singkat kepada Salam Papua.

Tarwinto menambahkan, apabila pasangan HAM merasa keberatan dengan keputusan itu, maka, sesuai aturan Undang-undang yang berlaku hal tersebut dapat ditempuh melalui jalur hukum.

"Paslon yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya SK KPU nomor 17, silahkan mencari keadilan melalui jalur hokum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang," katanya.

Selain itu, menyangkut situasi kamtibmas setelah diumumkannya status dari pasangan HAM, Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto saat dikonfirmasi via telepon mengaku, hingga kini situasi masih dalam keadaan kondusif.

“Alhamdulillah masih kondusif. Saya sementara ini masih berdialog dengan kubu paslon HAM di Hotel 66 pasca-putusan diskualifikasi,” katanya.

“Bila yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat, masih bisa melakukan upaya hukum. Sehingga bisa menenangkan para pendukungnya untuk tetap menjaga kamtibmas,” imbuh kapolres. (Salma/Sld) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment