KPUD Jangan Tuduh Discapil Sebagai Alasan Tunda Penetapan DPT

Bagikan Bagikan
Kadiscapil Mimika, Jhon Wicklif Tegai 
SAPA (TIMIKA) – Kadiscapil Mimika, Jhon Wicklif Tegai meminta KPU Mimika jangan menuduh dan menjadikan Discapil sebagai salah satu penyebab penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Di Koran Salam Papua, saudara Derrek Mote mengatakan ada 1.480 kegandaan data pemilih dan ada 7000 Suket yang dikeluarkan, tapi hanya jumlah tanpa melampirkan nama-namanya. Pernyataan itu tuduhan yang tidak betul. Untuk apa KPU minta nama-namanya?,” ungkap Jhon saat ditemui di Kantor Discapil, Kamis (17/5).

Menurut Jhon, poin pertama yang harus diketahui ialah terkait kegandaan data pemilih. Sesuai mekanisme penerbitan DPS yang diserahkan Mendagri ke KPU Pusat, Discapil menyerahkan data DP4 langsung ke Dirjen untuk dilakukan penunggalan data.

Dari sekitar 228 ribu lebih Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) yang Discapil  Mimika kirim ke Dirjen, telah  dilakukan penunggalan dengan hasil  217.051 dan telah diserahkan ke Kemendagri untuk dilanjutkan ke KPU Pusat.

“Berarti data 217.051 sebagai DP4 atau embrio Data Pemilih Sementara (DPS). Karena itu KPU jangan asal menuduh kegandaan data pemilih itu dari Discapil,” tutur Jhon.

Ia juga mengatakan, KPU yang menjadi penyebab kegandaan data ketika Pleno pertama. Data 217.051 naik menjadi 220.000. Patut dipertanyakan 3000 lebih itu data dari mana?

“Saya sudah pernah bilang, kalau yang 3000 lebih itu data suanggi dari mana? Kalau di Jawa dibilang data siluman, maka di Papua itu data suanggi. Seharusnya pertanyakan ke diri sendiri dari mana dapat data 3000 saat pleno pertama?,” katanya.

Poin ke dua, berkaitan dengan data surat keterangan (Suket). John mengakui Suket yang dikeluarkan Discapil bukan 7000 lembar. Pada tahap pertama, Discapil peroleh 1.474 dari setiap distrik. Datanya hanya nama. Pada hal untuk mengeluarkan Suket harus melalui proses perekaman untuk mengonfirmasi data yang ada agar sesuai aturan. Dalam hal ini, selain nama, harus ada juga tempat tanggal lahir untuk mengetahui status penduduknya.

   John menegaskan, dari 1.474, Discapil melakukan verifikasi ulang dan memperoleh 421 data ganda yang dilakukan KPU.  Dari 421 tersebut, ada yang telah memiliki KTP sehingga tidak perlu diberikan Suket.

“Data lainnya merupakan warga yang belum cukup umur jadi bukan wajib KTP. Bahkan ada yang masih usia 5 tahun. Kok bisa begitu? Itu mau tuduh siapa? Kenapa menuduh Discapil? Kalau memang begitu mending Discapil saja yang lakukan Pilkada,” tegas John.

 Ia juga mengatakan, pernyataan KPU yang mempersoalkan keluarnya Suket dari Discapil tanpa nama.

“Tidak usah saling tuduh menuduh. Yang kita pertanyakan, KPU meminta data penduduk atau jumlah terkait dengan pencetakan surat suara? Atau butuh nama dengan NIK? Intinya setiap data yang dikeluarkan Discapil, bukan data rekayasa. Saya minta agar KPU belajar dari kesalahan yang telah dibuat sehingga semua pekerjaan diberkati. Kenapa menuduh kami?. Padahal kami membantu dan berusaha supaya DPT itu betul-betul legal,” katanya.(Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment