Kunjungi PT PAL, Komisi B Soroti Pemanfaatan Kayu

Bagikan Bagikan
Komisi B DPRD Mimika, Nurman Karupukaro.

SAPA (TIMIKA) – Komisi B DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Mimika, Rabu (30/5) melakukan kunjungan kerja ke PT. Pusaka Agro Lestari (PT PAL) di Jalan Trans Nabire, Distrik Iwaka. Dalam kunjungan ini, DPRD menyoroti pemanfaatan kayu yang dilakukan oleh perusahaan.

Anggota DPRD, Nurman Karupukaro mengatakan, apabila perusahaan belum ada rencana pembangunan pabrik maka perusahaan harus slow down sebelum ada kepastian dari perusahaan. Karena kemungkinan ada perusahaan lain yang ingin masuk untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Mimika.

Dengan masuknya perusahaan lain, dikhawatirkan pembukaan lahan yang terjadi digunakan untuk memanfaatkan kayu dengan alasan membuka lahan kelapa sawit.

“Kita khawatir hal-hal seperti ini terjadi. Dimana perusahaan yang masuk dengan rencana membuka lahan untuk perkebunan. Tetapi nyatanya adalah pemanfaatan kayu yang ada,” kata Nurman dihadapan jajaran PT PAL.

Menurutnya, setiap perusahaan tidak boleh melakukan penebangan kayu dari hilir sungai sejauh 200 meter. Karena akan berdampak terhadap lingkungan nantinya. Hal ini harus menjadi perhatian dari perusahaan.

Banyak kasus yang terjadi di daerah lain, lanjut Nurman, perusahaan yang masuk untuk membuka lahan perkebunan, dan ternyata membabat habis hasil hutan, perusahaan tersebut kabur.

“Kita mengharapkan hal ini tidak terjadi pada PT PAL,” ujarnya.

Sementara Viktor Kabei mengatakan, perusahaan harus menyetorkan pajak kepada Pemerintah Daerah (Pemda), demikian juga halnya dengan pajak karyawan juga harus masuk ke kas daerah.

“Perusahaan harus menyetorkan kewajibannya kepada pemerintah daerah. Karena perusahaan tersebut berdiri di daerah Kabupaten Mimika,” katanya.

 Sementara Manager PT PAL Amiruddin mengatakan, terhitung mulai dari bulan Desember 2017 perusahaan sudah tidak ada lagi pembukaan lahan baru. Apalagi pemanfaatan kayu untuk perkebunan. Perusahaan biasanya, terlebih dahulu membuat izin pemanfaatan kayu, dan itu pun ada perusahaan lain yang mengelola pemanfaatan kayu yang merupakan kerjasama dengan PT PAL.

“Kita ada kerjasama dengan perusahan lain yang bergerak dibidang pengolahan kayu. Masyarakat mempunyai hak atas kayu. Itu  sudah di konpensasikan dengan SK Gubernur. Hal ini mengikuti peraturan yang ada. Pemanfaatan kayu perusahaan oleh PT PAL tidak ada. Pemanfaatan kayu dipegang oleh perusahaan yang sudah mempunyai izin untuk itu,” ungkap Amiruddin. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment