Menteri PPPA Sangat Prihatin Kondisi Kampung Banti dan Sekitarnya

Bagikan Bagikan
Anak-anak dan warga berkumpul di Kimbeli pasca-konflik antara aparat dengan KKSB.
SAPA (TIMIKA) -  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI), Prof Dr Yohana Yembise, mengaku prihatin dengan kondisi pasca konflik kontak senjata antara aparat keamanan Indonesia dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di kampung Banti dan sekitarnya beberapa waktu lalu. Berdasarkan pantauan, Yohana Yembise menemukan pemukiman warga, pemukiman guru, bangunan sekolah dan rumah sakit dalam kondisi hancur berantakan.

“Saya sudah pulang dari Banti dan saya sangat prihatin. Bagaimana anak-anak kita bisa belajar, bisa sekolah kalau gedung sekolahnya sudah hancur dibakar. Bagaimana anak-anak dan masyarakat umum bisa menjalankan kehidupan kalau rumah sakit juga telah dibakar,” ungkap Menteri Yohana usai menghadiri pelatihan perlindungan dan pemberdayaan perempuan (P3) dalam konflik sosial yang digelar di hotel Horison Ultima, Jalan Hasanuddin, Selasa (22/5).

Saat menyampaikan arahan dalam kegiatan pelatihan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konflik sosial, ia mengatakan konflik sosial di Banti meninggalkan persoalan besar, khususnya terkait perempuan dan anak. Hal ini menurut dia, harus diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan juga pemerintah pusat guna mengatasi keadaan masyarakat yang bermukim didalam wilayah pertambangan terbesar dunia tersebut.

“Saya minta tolong kepada Bupati supaya kampung Banti itu harus menjadi perhatian khusus. Saya melihat langsung dan menemukan banyak anak-anak yang tidak sekolah. Anak-anak itu tinggal begitu saja, padahal anak-anak itu harus sekolah. Karena harta mereka adalah pendidikan serta usia sekolah merupakan masa mereka bermain dan berkreatif. Saya bingung, karena Banti itu kampung yang menempel pada perusahaan terbesar di dunia ini, namun sudah hancur berantakan. Saya tidak sanggup melihat kondisi itu,” katanya.

Kondisi perkampungan disekitar wilayah pernambangan emas PT Freeport Indonesia (PTFI) itu, kata dia, sudah menjadi perhatian dunia dan menimbulkan anggapan bahwa Papua hancur meski ada tambang emas terbesar berdiri diatasnya.

“Mohon Pemkab Mimika harus perhatikan hal ini. Kementerian PPPA juga akan terus berupaya mendampingi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Mimika, termasuk menjalin kerjasama dengan PTFI untuk membantu secara perlahan agar semuanya kembali normal. Ibu-ibu tetap di berdayakan dengan baik, dan anak-anak harus sekolah, dan menyelamatkan mereka, karena mereka adalah yang nantinya melanjutkan tongkat pemerintahan ke depannya,” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment