Mereformasi Mimika, Epenkah?

Bagikan Bagikan
Reformasi 1998, #menolak lupa

TERINGAT teriakan keras “Turunkan Soeharto…” dalam gerakan reformasi Indonesia pada tahun 1998 silam oleh massa demonstrasi yang dipelopori mahasiswa dan para cendekiawan Indonesia, yang mana Soeharto dianggap tidak pantas lagi memimpin bangsa ini, dikarenakan krisis multidimensi yang sedang mewabah Indonesia di kala itu.

Hal itu menunjukkan, kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pemimpin bangsa itu sendiri. Pertanyaannya saat ini, bagaimana dengan Kabupaten Mimika?

Mereformasi Kabupaten ini? Epenkah? Tapi perlu juga diperhatikan, bukankah mereformasi suatu Negara atau daerah, tidak selamanya harus mengganti pemimpin? Entahlah! Rakyat Mimika yang berhak menilai, merasakan dan memutuskan.

21 Mei 2018 kemarin, seluruh rakyat Indonesia memperingati masa reformasi Indonesia sebagai transisi dari masa orde baru yang ditandai dengan lengsernya Soeharto sebagai orang nomor satu di bangsa ini. Itu artinya, saat ini masa reformasi Indonesia sudah masuk tahun ke 20 atau sudah 2 dekade.

Untuk diketahui, Masa Reformasi Indonesia adalah perubahan dari masa orde baru ke arah perbaikan di masa setelahnya. Perubahan tersebut mencakup sistem, mekanisme, aturan dan kebijakan yang sebelumnya dipandang tidak baik sehingga diubah menjadi lebih baik pada masa selanjutnya.

Reformasi tersebut tercetus setelah adanya berbagai protes dari rakyat Indonesia, khususnya para mahasiswa dan para cendekiawan, ketika kebijakan pemerintah pada masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dipandang telah menciptakan krisis multidimensi berupa krisis bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial. Krisis itu membuat Indonesia menjadi terpuruk di mata masyarakat Indonesia sendiri dan bahkan di mata dunia internasional.

Wujud nyata dari 4 bidang krisis multidimensi tersebut berupa praktik korupsi yang menggerogoti keuangan Negara, praktik kolusi yang merusak tatanan hukum Indonesia di mana setiap praktisi hukum dan aparat keamanan harus melayani kepentingan penguasa sehingga sering terjadi rekayasa hukum, praktik nepotisme yang memberi pintu bagi perlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan penguasa, adanya politik sentralistik di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan mutlak dalam memutuskan segala sesuatu termasuk terhadap pemerintah daerah yang tidak memiliki peran yang cukup signifikan, kebebasan rakyat dikebiri dan bahkan dimatikan dalam menyampaikan kritik membangun terhadap kinerja pemerintah serta ketika menyampaikan aspirasinya di depan umum, termasuk di dalamnya kebebasan pers pun dikurung dalam ancaman dan intimidasi penguasa sehingga tidak melahirkan berita yang sesuai fakta, serta berbagai krisis lainnya.

Rakyat Indonesia sebagai objek utama yang merasakan secara langsung berbagai kecurangan tersebut, akhirnya menjadi tidak percaya terhadap pemimpin bangsa.

Terlepas dari berbagai pandangan yang menilai bahwa cita-cita gerakan reformasi di Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya tercapai, dan bahkan ada yang beranggapan bahwa masa reformasi di Indonesia lebih parah dari masa orde baru, namun rakyat Indonesia tidak boleh pesimistis. Masa reformasi yang mengedepankan sistem demokrasi, di mana rakyat yang menjadi subyek dan objek dari kekuasaan di Negara ini, semestinya memotivasi setiap sendi bangsa ini untuk terus berperan aktif dan berjuang untuk menggapai berbagai tujuan yang terungkap dalam gerakan reformasi pada 20 tahun silam.

Namun perlu dicatat, kebebasan yang dimiliki masyarakat harus selalu dikontrol dan terkontrol oleh hukum. Dalam arti, bukan dengan cara membabi buta sehingga mengganggu kepentingan bersama di bangsa ini.

Meneropong situasi dan kondisi di Kabupaten Mimika saat ini. Melalui kacamata 4 bidang krisis multidimensi yang sudah saya paparkan di atas, bagaimana situasi dan perkembangan politik, ekonomi, hukum dan sosial di Mimika saat ini? Apakah tidak ada bedanya dengan masa orde baru? Ataukah sudah mengalami perubahan yang signifikan. Perlukah Mimika direformasi atau cukup dikembangkan untuk menjadi semakin baik? Entahlah! Jawaban ada di mata masyarakat Mimika.

Namun yang perlu diperhatikan dan membutuhkan kehati-hatian yang ekstra, jawaban dan keputusan atas pertanyaan di atas harus keluar dari suara hati nurani yang murni dan penuh kejujuran. Sebab jawaban dan keputusan setiap sendi rakyat Mimika akan menjadi tidak tulus serta akan memperparah keadaan di Mimika jika terpengaruh dan dipengaruhi oleh individu, kelompok atau Paslon tertentu karena bertujuan bagi suksesi pada Pilkada mendatang. Salam! (JIRU)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment