Mimika Kena Penalti, Penyaluran DAU Ditunda

Bagikan Bagikan
Kepala BPKAD Mimika, Marten Papi Malisa
SAPA (TIMIKA) - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marten Papi Malisa mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penalti berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 20 persen untuk bulan berjalan. Penundaan tersebut disebabkan oleh keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

“Kami sudah koordinasi beberapa waktu lalu supaya penundaan itu dicabut. Kami juga sudah laporkan perda (peraturan daerah) penetapan APBD, tetapi karena memang tergolong terlambat, maka yang 20 persen itu tetap ditunda, karena surat perintah membayar (SPM) sudah diterbitkan,” kata Marten saat ditemui di Kantor BPKAD, Senin (30/4).

Marten menjelaskan bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13, penetapan APBD semua kabupaten/kota harus ditetapkan per akhir Desember pada tahun berjalan. Karena kegiatan pembangunan secara normal bisa berjalan pada bulan Januari. Namun, dikarenakan penetapan APBD 2018 di Mimika dilakukan bulan April, maka dinyatakan terlambat empat bulan dari waktu yang ditentukan secara nasional.

“Berarti bulan Mei baru bisa di transfer DAU itu. Penalti ini bukan hanya Kabupaten Mimika saja, tapi ada beberapa kabupaten dan kota lainnya, juga ada termasuk di Papua. Kita harapkan supaya dalam minggu ini juga kementerian bisa keluarkan surat pencabutan penundaan penyaluran DAU itu,” jelasnya.

Total DAU yang dimaksud sebesar Rp1 triliun lebih. Anggaran tersebut bisa digunakan khusus untuk gaji pegawai semua OPD maupun untuk pembangunan fisik. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment