Pemerintah dan PT Freeport Harus Bersinergi dan Membangun Bersama

Bagikan Bagikan
Pabrik Sagu LPMAK di Kekwa

KEHADIRAN PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Mimika Provinsi Papua sejak awal tidak bisa dipungkiri telah banyak memberi dampak positif bagi masyarakat dan daerah. Sebagai perusahaan tambang emas raksasa dunia, PT Freeport tidak hanya menjadi salah satu pembayar pajak dan royalty terbesar di Indonesia, tapi juga penyumbang dana kemitraan terbesar di Mimika, baik itu kepada Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) dan sejumlah lembaga suku asli Papua yang ada di Mimika.

Dengan dana kemitraan atau dana 1 persen, PT Freeport melalui LPMAK merealisasikan program pembangunan sebagai wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat dan lingkungan hidup atas imbas dari kegiatan-kegiatan usahanya.

Dalam bentuk fisik, PT Freeport melalui LPMAK telah membangun banyak gedung sekolah, gedung kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik dan Posyandu), fasilitas ekonomi, fasilitas agama dan kebudayaan. PT Freeport juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pengelolanya dan sarana pendukung, bahkan biaya operasionalnya, sehingga masyarakat Amungme, Kamoro dan lima suku kekerabatan bisa menikmati semua ini secara gratis.

Namun terhitung Juli tahun 2017, semua program CSR yang akan dilakukan PT Freeport melalui LPMAK sudah tidak boleh dilakukan sendiri seperi tahun-tahun sebelumnya. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017, Program CSR PT Freeport Indonesia dan perusahaan lain di Mimika harus disampaikan ke Bappenas melalui Bappeda Mimika dan Bappeda Papua. Setelah disetujui, program CSR tersebut akan dimasukan dan atau disatukan dalam program pemerintah, lalu pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan perusahaan.

Sonny Prasetyo.

Mantan Executive Vice President Sustainable Development PT Freeport Indonesia (PTFI) Sonny Prasetyo ketika diwawancara secara ekslusive pada April lalu mengatakan, PT Freeport Indonesia sudah merealisasikan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tersebut. Melalui Vice President Community Development PTFI, Claus Wamafma,  PT Freeport sudah menyusun dan menyerahkan semua program Social and Local Development (SLD) atau CSR ke Bappenas melalui Bappeda Provinsi Papaua dan Bappeda Kabupaten Mimika.

“Program CSR dari perusahaan harus disinkronkan dengan program pemerintah, dalam hal ini Bappenas di Pusat dan Bappeda di daerah. Itu namanya Sustainable Development Goals (SDGs). Itu ada 15 bidang program pembangunan yang harus disinkronkan dengan pemerintah. Program CSR yang sudah dipilih PT Freeport adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi dan budaya. Ini harus disinkronkan dengan program pemerintah.  Bila program CSR perusahaan sudah sinkron dengan program pemerintah melalui Bappeda, barulah program itu bisa direalisasikan,” kata Sonny.

Sonny mengatakan, dengan adanya Perpres ini maka Pemerintah dan PT Freeport melalui lembaga-lembaga adat yang mengelola dana kemitraan 1 persen harus bersinergi dan membangun bersama daerah ini.

“Tidak bisa lagi sendiri-sendiri. Tidak bisa lagi PT Freeport melalui LPMAK membangun sekolah sendiri, bangun pabrik sendiri, bangun puskemas dan lain-lain sendiri. Ini tidak bisa lagi.  Semua harus bersinergi. Karena hanya dengan bersinergi dan membangun bersama, hasil pembangunan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat,” kata Sonny yang kini dipercaya PT Freeport sebagai Penasehat Senior Bidang Keamanan.

Menurut Sonny, setiap pembangunan yang akan dilaksanakan, hendaknya dapat terpenuhi kepentingan pemerintah, kepentingan perusahaan, dan lebih penting dan utama adalah tercipta kesejahteraan untuk masyarakat. Namun semua itu sangat bergantung pada pemerintah sebagai inisiator pembangunan di suatu daerah.

“Setiap program yang akan dilaksanakan ke depan, pemerintah semestinya hadir sebagai inisiator. Pemerintah yang menggerakan. Dalam melaksanakannya pemerintah harus bersinergi dengan perusahaan atau pihak swasta. Sekali lagi, tidak bisa sendiri-sendiri lagi. Karena dengan bersinergi, pembangunan akan berhasil dan berdampak positif bagi masyarakat,” kata Sonny.

Sonny mengakui, dibeberapa bidang seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan sebetulnya peran pemerintah sudah lebih besar. Beberapa tempat pelayanan kesehatan yang dulu dikelola Freeport sudah diambil alih pemerintah. Begitu juga dibidang pendidikan dan ekonomi. Walau belum semua.  

Dengan adanya Perpres yang mengharuskan adanya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah dan pihak swasta sebagai pelaku usaha, program-program sosial yang dibangun diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi berbagai masalah yang masih membelenggu kehidupan masyarakat Mimika. (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment