Pemkab Perketat Tata Ruang Kota

Bagikan Bagikan
Pertemuan di Bappeda Mimika
SAPA (TIMIKA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Bidang Koordinasi Penataan Ruang (BKRD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai memperketat penataan ruang kota di Mimika. Hal ini dimulai dengan menjalin koordinasi bersama seluruh pengusaha baik perbengkelan, hotel, rumah makan, klinik dan pengusaha lainnya untuk mendiskusikan terkait pentingnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta kepemilikan rekomendasi surat tata ruang.

Sekretaris Bappeda Mimika, Santy Sondang dalam pertemuan di Kantor Bappeda, Jumat (25/5), dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan sebagian pengusaha di Mimika mengatakan, pemkab sengaja melaksanakan pertemuan dengan semua pengusaha agar dapat saling berkoordinasi dengan cara berdiskusi. Tujuannya agar penataan kota di Mimika bisa teratur sesuai dengan penataan ruang dan dapat mewujudkan Mimika yang rapih, bersih dan juga sehat. Melalui  BKRD, Pemkab Mimika dapat memberikan ruang kepada semua pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya.

“Mimika saat ini masuk dalam program smart city, tahun 2020 akan ada PON, dan sekarang juga dijadikan salah satu kota layak anak (KLA) di Papua. Karena itu kita harus betul-betul mengatur kota kita supaya sesuai dengan ketentuan penataan ruang. Ini berlaku di semua lini, baik IMB dan rekomendasi tata ruang,”  kata Santy.

Dengan begitu, diharapkan setiap pelaku usaha baik yang masih baru maupun yang sudah lama agar segera mengurus surat rekomendasi tata ruang di Kantor Bappeda. Sebab, pendirian suatu tempat usaha harus memenuhi berbagai persyaratan yang dimulai dari IMB, izin lingkungan serta hal-hal lainnya yang menyangkut pembukaan suatu jenis usaha.

Dari pertemuan yang sudah dilakukan ini, selanjutnya BKRD akan meninjau langsung beberapa lokasi usaha guna memastikan zona lokasi dari usaha yang digeluti setiap pengusaha.

“Kita bukan hanya sebatas pertemuan, sosialisasi atau koordinasi saja bersama semua pengusaha, tetapi kami akan turun lapangan untuk melihat sisi tata ruang daerah. Misalnya nanti kami temukan adanya tempat usaha yang dibangun dalam zona yang tidak semestinya maka, rekomendasi tidak kami keluarkan. Hotel Horison itu salah satu contoh tempat usaha yang sudah kita keluarkan rekomendasinya, karena sesuai dengan tata ruang daerah,” terang Santy.

Selain itu, setiap pemohon rekomendasi tata ruang, wajib memberikan ruang untuk pembangunan wahana permainan bagi anak, mengingat saat ini Mimika akan dicanangkan menjadi kota layak anak.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan, semua OPD teknis memberikan saran kepada semua pelaku usaha yang hadir. Kepala Bidang (Kabid) Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Andi Ramli menjelaskan, dalam membangun suatu tempat usaha wajib mempertimbangkan persoalan kenyamanan lingkungan. Seperti contohnya pendirian sebuah usaha klinik kesehatan, harus memiliki tempat khusus untuk pembuangan sampah cair dan sampah medis sehingga tidak merugikan warga sekitar klinik tersebut. Selain itu pembangunan bengkel, juga harus mengatur jarak dari jalan letak lokasinya, sehingga tidak menghambat arus lalu lintas dan tidak menimbulkan kebisingan bagi warga di sekitarnya.

Sedangkan Sekretaris Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), Bertha Beanal, mengatakan berdasarkan survei data saat ini masih banyak bangunan tempat usaha di Mimika yang belum memiliki IMB. Diharapkan dengan adanya DPTSP, semua pengusaha di Mimika wajib mengurus semua persyaratan agar tidak menjadi permasalahan ketika harus ditindak tegas oleh Pemkab Mimika.

“Ternyata saat ini masih sangat banyak tempat usaha yang sama sekali tidak memiliki IMB. Karena itu kami mohon semua pengusaha harus mengurus semua persoalan izin usaha dan IMB ke DPTSP. Jangan sampai saat pemerintah ambil tindakan tegas, disitu baru ada persoalan,” kata Bertha.

Sedangkan Kabid Fisik Sarana dan Prasarana (Fispra) Bappeda, Gaspar Letsoin, mengatakan dalam menjalankan program pembanguan untuk kemajuan daerah pemkab tidak berjalan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk para pelaku usaha. Khusus tata ruang menurutnya, selain usaha yang dijelaskan di atas ternyata banyak bangunan tempat ibadah yang masih belum memiliki IMB dan persyaratan tata ruang.

Dengan demikian ia mengharapkan agar masyarakat termasuk pelaku usaha di Mimika bisa mendukung program pemerintah dalam mengatur dan menata kota di Mimika, sehingga bisa sesuai dengan kategori kota yang tertata.

“Kami bersyukur adanya DPTSP, karena semua perizinan kita akan dilayani satu pintu. Berarti semua pengusaha dilayani disana dan kami harapkan untuk pengusaha yang sudah lama ada, harus memperpanjang terkait izinnya. Sedangkan yang baru dibangun, wajib mengurus IMB dan rekomendasi tata ruang,” tutur Gaspar. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment