Pengusaha Penambangan Pasir Wajib Koordinasi Bersama Pemkab

Bagikan Bagikan
Plt Bupati Kabupaten Mimika, Yohanis Bassang

SAPA (TIMIKA) - Plt Bupati Kabupaten Mimika, Yohanis Bassang mengatakan, meski izin operasi penambangan pasir diberikan dari Pemerintah Provinsi, pangusaha harus melakukan koordinasi bersama pemerintah setempat. Alasannya, selain operasi penambangan pasir dilakukan diwilayah administrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, penentuan titik penambangan juga ditentukan oleh pemkab.

“Kalaupun memang saat ini persoalan izin pengoperasian galian C itu diberikan dari provinsi, tetapi para pengusaha itu harus jalin komunikasi dengan pemerintah di Mimika. Karena Pemkab Mimika yang menentukan apakah layak atau tidak dilakukan penggalian disuatu titik tertentu,” kata Yohanis Bassang saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Rabu (2/5).

Bahkan, kata Yohanis, hingga kini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika belum mengeluarkan satu pun rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) kepada pengusaha untuk pengoperasian penambangan pasir. Sehingga jika masih ditemukan terdapat penambangan pasir diluar wilayah kali Iwaka, itu dinilai oleh pemerintah ilegal.

“Berarti yang sekarang banyak lakukan penggalian diluar kali Iwaka itu merupakan penggalian ilegal. Kalaupun mereka telah memiliki izin dari provinsi, tetapi seharusnya ada rekomendasi dari Pemkab Mimika,” katanya.

Oleh karena itu, menurut Yohanis Bassang, dirinya akan melakukan koordinasi bersama DLH untuk menelusuri sumber pemberian izin kepada setiap pengusaha penambangan pasir liar yang selama ini bebas beraktivitas dilebih dari satu titik dalam wilayah Kabupaten Mimika. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment