Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bagikan Bagikan

BERBAGAI cara terus diupayakan oleh Pemerintah Pusat untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, kebodohan, sakit penyakit dan keterisolasian hidup lainnya. Salah satunya, pada 4 Juli 2017 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Perpres tersebut hadir dalam rangka untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian TPB atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam hal ini, pemerintah memandang perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Perpres tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim.

Perpres tersebut juga sebagai wujud komitmen politik pemerintahan Presiden Jokowi yang telah berupaya mendorong keterlibatan pemerintah, swasta, Non-Governmental Organization (NGO) atau Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya dalam pembangunan nasional.

Dengan melibatkan banyak pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka rencana dan kebijakan yang akan disusun akan lebih tajam, mengingat banyaknya pihak yang memberi masukan kepada pemerintah. Perpres ini sebagai pendekatan baru yang dilakukan pemerintah.

Dengan terlibatnya semua pihak, maka akan mendorong pembangunan nasional yang lebih baik, rencana yang lebih baik, sehingga terbentuk keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan, serta meminimalisir risiko pembangunan, dan bagaimana membangun infrastruktur yang tidak merusak alam.

Dalam Pasal 2 Perpres ini ayat 1 menyebutkan  Dengan   Peraturan   Presiden   ini   ditetapkan   sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019, yang selaras dengan TPB sebagaimana tercantum dalam  Lampiran  dan  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Ayat (2) menyebutkan, TPB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan   kehidupan  sosial  masyarakat,  menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif           dan terlaksananya tata kelola yang  mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal 3 menyebutkan Sasaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1): a. digunakan sebagai pedoman bagi : 1. Kementerian/Lembaga dalam  penyusunan, pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  Rencana Aksi Nasional (RAN)  TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan 2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB; dan b.  sebagai  acuan  bagi  Ormas,  Filantropi (pihak  yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela   kepada  sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan – Red),  Pelaku  Usaha, Akademisi,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan,         Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5   (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Pasal 19 menyebutkan, Pendanaan TPB bersumber dari: (a).    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (b). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau (c). sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Dengan demikian Perpres Nomor 59/2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini mengamanatkan agar Pemda, pihak swasta dan masyarakat sipil perlu bekerjasama menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan daerah yang selaras dan setujuan membebaskan masyarakat dari kemiskinan, meningkatkan derajat pendidikan dan ekonomi.

Realisasi dari Perpres tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini pada prinsipnya mulai dilaksanakan sejak ditandatangani pada Juli 2017 lalu. Pemerintah Pusat melalui Bappenas dan Bappeda di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk di Papua telah mengundang perusahaan-perusahaan besar di tanah air yang memiliki kegiatan pembangunan sebagai wujud dari tanggung jawab sosial sebuah perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat dan lingkungan hidup atas imbas dari kegiatan-kegiatan usahanya  untuk disinkronkan dan disatukan dengan program yang akan dilaksanakan pemerintah agar memberi hasil maksimal.

Program tanggung jawab sosial kemasyarakatan milik perusahaan dan pemerintah harus dikawinkan, barulah dilaksanakan. Tidak boleh lagi terjadi seperti selama ini, pemerintah dan pihak swasta masing-masing berjalan sendiri, membangun sendiri. Sehingga terjadi tumpang tindih dan hasilnya tidak maksimal.

Perpres ini juga menempatkan pemerintah sebagai pemimpin pembangunan di suatu daerah. Pemerintah sebagai leading institution pembangun dan pihak swasta ikut mendukung melalui program sosial development yang dimilikinya. (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment