Plt Bupati Diminta Tegas Terhadap ASN

Bagikan Bagikan
Anggota DPRD Kab.Mimika, Viktor Kabey.
SAPA (TIMIKA) - Anggota DPRD Mimika menyarankan kepada Plt Bupati Mimika, Yohanis Bassang memperbaiki sistem pemerintahan dan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Sebab, di tahun politik ini, banyak ASN lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika yang dinilai terlibat dalam politik praktis.

"Pada masa kampanye saat ini, banyak ASN yang terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika. Hal ini perlu diperbaiki oleh Plt Bupati Mimika yang baru menjabat," kata anggota DPRD Mimika, Viktor Kabey kepada wartawan di Gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (2/5).

Penindakan terhadap ASN terlibat politik praktis sudah selayaknya dilakukan dengan tegas oleh Plt Bupati Mimika. Sebab, ASN harus netral. Apalagi, sudah jelas terlihat ada banyak ASN yang ikut-ikutan membuat komentar dan saling serang antar tim pemenangan dari sejumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati di media sosial (Medsos).

“ASN itu tidak boleh ikut berpolitik. Kita banyak lihat ASN tidak netral dalam medsos,” ujarnya.

Tidak hanya di medsos, banyak juga ASN yang ikut ambil bagian dalam kampanye dan ikut dalam rapat-rapat tim pemenangan dan relawan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“Saat ini banyak ASN yang terang-terangan ikut berkampanye mendukung salah satu pasangan calon,” katanya.

Menurut Viktor, hukuman berat menanti apabila ASN terbukti berpolitik praktis. Bahkan hal itu tertuang dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dimana, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas.

“Harus dapat dibedakan dengan jelas, apabila ASN ikut berpolitik praktis maka, akan dibawa kemana pemerintahan yang ada saat ini? Plt yang baru harus tegas dalam menindak ASN yang terlibat dalam politik. Berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” terangnya.

Selain itu, menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang. Disitu telah menegaskan, pasangan calon juga dilarang melibatkan ASN, anggota TNI-Polri dan kepala desa atau perangkat desa lainnya ikut terlibat dalam politik praktis. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment