PN Timika Ijinkan Gakkumdu Papua, Sita Dokumen KPU dan Panwaslu

Bagikan Bagikan
PN Timika Memberi Ijin Penyitaan Dokumen Milik KPUD dan Panwaslu Mimika.
SAPA (TIMIKA) - Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika memberikan ijin penyitaan dokumen yang diperlukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Papua, untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Kabupaten Mimika. 

Humas PN Kota Timika, Fransiscus Y Baptista, SH.,MH membernarkan bahwa beberapa waktu lalu penyidik dari Gakkumdu Provinsi Papua meminta PN Kota Timika untuk memberikan ijin penyitaan dokumen . untuk melengkapi berkas perkara yang dibutuhkan penyidik Gakkumdu.

“PN Kota Timika telah mengeluarkan surat ijin penyitaan dokumen atas permintaan Gakkumdu Papua, atas dugaan tindak pidana yang ada,” kata Fransiscus saat ditemui di PN Kota Timika, Senin (30/4).

Ia mengatakan, ada beberapa surat ijin yang dikeluarkan untuk tim penyidik Gakkumdu Papua, diantaranya,  Surat Penetapan Nomor: 83/Pen.Ijin/2018/PN.Tim yang ditujukan kepada Panwaslu Mimika. Surat tersebut memberikan ijin kepada penyidik Gakkumdu untuk melakukan penyitaan terhadap delapan lembar rekap lapiran dan temuan tahun 2018.

Kedua, Surat Penetapan Nomor: 84/Pen.Pres/2018/PN.Tim yang ditujukan kepada KPU Mimika. Surat tersebut memberikan ijin kepada penyidik Gakkumdu Papua untuk melakukan penyitaan terhadap 80 dokumen.

Ketiga,  Surat Penetapan nomor: 85/Pen.Ijin/2018/PN.Tim yang ditujukan kepada Panwaslu Mimika. Dimana surat dengan nomor tersebut mengijinkan Gakkumdu Papua melakukan penyitaan terhadap 51 dokumen.

Keempat, Surat Penetapan nomor: 96/Pen.Pers/2018/PN.Tim yang ditujukan kepada KPU Mimika. Surat ini memberikan ijin kepada penyidik Gakkumdu untuk melakukan penyitaan terhadap dua dokumen, yakni pencabutan dan penetapan pasangan calon.

“Jadi kami sudah memberikan empat surat penetapan, untuk memberikan ijin kepada penyidik Gakkumdu Papua,” ujarnya.

Sementara untuk pelimpahan perkara dari Gakkumdu Papua ke PN Kota Timika, kata Fransiscus, sampai saat ini belum ada. Kalaupun seandainya ada permintaan persidangan di PN Kota Timika, pihaknya tidak menolak perkara yang diajukan.

“Kalau dilimpahkan ke PN Kota Timika, mau tidak mau ya kita periksa. Namun sampai saat ini belum ada pembicaraan dari pimpinan menyangkut perkara ini. Saya sendiri baru dengar kasus ini melalui media,” ujarnya.

Ia mengatakan, kasus Pemilu ini diatur dengan undang-undang tersendiri, tetapi yang disidik adalah tindak pidana dalam proses Pilkada. Sehingga nantinya yang diproses pidananya bukan menyangkut etika. Dan proses memasukkan berkas pidana Pemilu sama dengan kasus-kasus yang lainnya. Dimana dari penuntut Gakkumdu melimpahkan ke PN Timika.

Namun untuk masalah pidana Pemilu, ia mengatakan ada batas waktunya, yakni tujuh hari. Dan apabila memang benar dilimpahkan, maka pihaknya harus mengejar waktu itu.

“Kasus ini kaitannya dengan pidana, karena ada penyidik. Berarti ada dugaan tindak pidana, pasal berapa kami belum bisa menyampaikan. Dan intinya kami siap apabila kasus ini dilimpahkan ke PN Timika,” ujarnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment