PPD dan PPS Tolak Hadiri Pleno DPT dan Verifikasi Paslon PhilBas

Bagikan Bagikan
Surat undangan DPT.

SAPA (TIMIKA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika memastikan akan mengadakan dua pleno sekaligus pada Rabu (23/5) di Graha Eme Neme Yauware. Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Mimika menolak menghadiri dua pleno ini karena anggaran operasional dan honor yang menjadi hak mereka selama ini tidak jelas.

Dua Pleno  yang akan digelar adalah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pleno verifikasi ulang jumlah dukungan pasangan Philipus Wakerkwa – H.Basri (PhilBas).

“Iya,besok (hari ini _Red) kami pastikan pleno akan berlangsung. Karena ini sudah sangat terlambat untuk Kabupaten Mimika. Persoalan kemarin yakni kegandaan dan penggelembungan data pemilih sudah terselesaikan untuk seluruh distrik,” ujar Komisioner KPU Mimika, Derek Mote saat dihubungi Salam Papua Selasa (21/5) melalui telepon.
 
Surat undangan Pleno.
Sementara Kasubag Umum, Logistik dan Keuangan, Marwiyah mengatakan, surat undangan nomor 190/PL.03.1-Und/9109/KPU-Kab/V/2018, sudah diserahkan kepada masing-masing PPD di Kabupaten Mimia. Namun surat tersebut ditolak.

“Sudah beberapa surat yang kami serahkan ke PPD, dan itu dikembalikan lagi. Dan lainnya tidak mau terima. Mereka menolak untuk menghadiri pleno tersebut, baik untuk penetapan DPT maupun pleno pasangan Philbas,” ujarnya saat ditemui di ruang Sekretariat Kantor KPU Mimika, Jalan Yos Sudarso, Selasa (22/5).

Dikesempatan yang sama, seluruh ketua dan anggota PPD berkumpul di Kantor KPU Mimika dan membuat surat pernyataan ketidakhadiran pada pleno tersebut. PPD maupun PPS menyatakan, sebelum adanya kejelasan terkait transparansi anggaran operasional maupun honor yang melekat maupun bersifat khusus, mereka tidak akan mengikuti rapat pleno KPU.

“Kami minta KPU Mimika transparan mengenai anggaran yang diperuntukkan bagi kami. Sejak verifikasi pertama sampai saat ini, KPU tidak memberikan penjelesan mengenai anggaran itu. Banyak teman-teman yang mengeluarkan uang pribadi untuk keperluan bahan kontak di kampung, gula dan kopi karena honor yang kami terima tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ujar Ketua PPD Mimika Tengah, Raimond.

Berdasarkan surat Kemenkeu Nomor : S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum, dilampirkan rincian honorarium antara lain untuk honorarium penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan (PPK), honor ketua PPK Rp 1.850.000/bulan, anggota PPK Rp 1,600.000/bulan, Sekretaris PPK Rp 1.300.000 dan pelaksana/staf administrasi dan teknis Rp 850.000/bulan.

Sedangkan honorarium untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk jabatan ketua PPS Rp 900.000, anggota PPS Rp 850.000/bulan, sekretaris PPS Rp 800.000/bulan dan staf/pelaksana Rp 750.000/bulan.

“Kami mau tahu uang kerja PPD PPS itu seperti apa, karena ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Selama ini, untuk Ketua PPD menerima Rp,1.200.000/bulan, anggota PPD Rp,950.000, Ketua PPS Rp,650.000 sedangkan untuk anggotanya Rp,625.000/bulan. Ini berbeda dengan surat Kemenkeu yang ada,” ujarnya.

Meski pleno DPT yang akan dilangsungkan merupakan sesuatu yang wajib dan sangat terlambat,  Raimond mengatakan, PPD dan PPS tetap tidak akan hadir sampai adanya kejelasan dari KPU Mimika.

“Mereka hanya bilang itu dana dari Provinsi, tapi dalam SK honor yang kami terima hanya berupa nominal saja, tanpa adanya lampiran rincian anggaran dana itu. Karena itu kami semua tegas menolak menghadiri undangan pleno itu sampai semuanya jelas,” katanya.

Sebelumnya Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto, menyampaikan agar semua PPD maupun PPS bisa bersama-sama menyukseskan Pilkada 2018. Ia pun mengatakan, pihaknya selalu siap untuk memberikan pelayanan baik kepada KPU Mimika maupun seluruh elemen masyarakat.

“Ini sudah tugas kami. Pleno harus tetap berjalan. Karena ini sudah sangat terlambat. Kemarin-kemarin ditunda karena alasan hanya sebagian PPD yang hadir, jadi apabila besok ada yang tidak hadir, maka kami siap akan menjemput masing-masing,” ujar Kapolres di Kantor KPU, Senin (21/5) usai mengamankan massa salah satu pasangan. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment