Viktor Kabei: Belum Ada Koordinasi Terkait Pengamanan Pilkada

Bagikan Bagikan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Viktor Kabei 
SAPA (TIMIKA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Viktor Kabei mengatakan, semenjak penetapan pasangan HAM menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat) bisa berpotensi pada terjadinya gejolak di masyarakat. Dia menilai, selama ini belum ada koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam menjaga keamanan Pilkada di Mimika. Oleh sebab itu, menurut dia, DPRD harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengawasan Pilkada.

"Terjadinya gejolak massa harusnya dapat diredam dengan dibentuknya Pansus dari awal. Ini sudah tugas dari DPRD untuk melakukan pengawasan," kata Viktor kepada Salam Papua di Gedung DPRD jalan Cenderawasih, Senin (14/5).

Selama ini, ungkap dia, masyarakat Mimika selalu bertanya-tanya soal pelaksanaan Pilkada Mimika, dan dia mengaku, pihaknya bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut.

"Masyarakat selama ini selalu bertanya-tanya terkait pelaksanaan Pilkada Mimika. Kita juga sebagai DPRD bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut," ungkapnya.

Terkait status TMS yang diberikan kepada pasangan HAM, menurut dia, sudah mengarah pada terjadinya gejolak massa. Tentu hal itu tidak diharapkan oleh semua pihak. Tapi bagi simpatisan paslon HAM, hal itu sesuatu hal yang menyakitkan, di mana setelah sebelumnya sudah dinyatakan MS namun kemudian dijadikan TMS.

Adanya penyerangan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) ke Hotel 66 di jalan Cenderawasih, Sabtu (12/5) kemarin, ada pihak yang menduga aksi tersebut dilakukan oleh simpatisan HAM. Menurut dia, hal itu belum tentu benar karena tidak ada bukti yang jelas ke arah itu. Seharusnya pemerintah, DPRD, Panwas, KPU dan Kepolisian saling berkoordinasi dalam menjaga keamanan Pilkada di Mimika. Namun dia mengaku, selama ini hal itu tidak pernah terjadi.

"Koordinasi antara semua pihak tidak pernah terjalin selama ini. Setelah terjadi aksi penyerangan, baru ada pembahasan dan pertemuaan terkait pengamanan Pilkada Mimika," ujarnya.

Dia menambahkan, setelah adanya gejolak baru diadakan pertemuan, merupakan hal yang sangat disayangkan. Dia menilai, pelaksanaan Pilkada di Mimika tidak transparansi terutama oleh pihak KPU Mimika. Tidak transparansinya dalam mengambil keputusan. Hal Ini sebagai faktor yang mengakibatkan terjadinya gejolak. Antisipasi terhadap gejolak massa ini harusnya dapat diantisipasi sebelumnya.

Ke depan kata dia, hal yang sama juga bisa terjadi bahkan bisa lebih besar lagi. Hal tersebut harus sudah diantisipasi bersama pihak terkait.

"Kita perlu mengantisipasi gejolak massa yang lebih besar lagi. Terkait status TMS pasangan HAM saat ini masih berproses hukum, dan hasilnya belum ada keputusan," tambahnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment