2018, BPN Targetkan Pemetaan 10 Ribu Bidang Tanah di Mimika

Bagikan Bagikan
Kepala BPN Mimika, Pantoan K.P.H Tambunan, SST.

SAPA (TIMIKA) - Dalam sisa waktu tahun anggaran 2018 yang sementara terus berjalan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika menargetkan pelaksanaan pemetaan sebanyak 10 ribu bidang tanah milik masyarakat untuk memperoleh keabsahan kepemilikan berdasarkan Negara, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.

Kepala BPN Mimika, Pantoan K.P.H Tambunan mengatakan, untuk mencapai target 10 ribu bidang tanah tersebut, BPN akan gencar menerapkan pola jemput bola melalui program strategis nasional yang telah dicanangakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program yang dinamakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, menetapkan target hingga tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia termasuk di Kabupaten Mimika sudah harus terukur, terdata, terdaftar dan terpetakan.

“Berarti kami yang akan mendatangi masyarakat Mimika secara langsung. Karena memang Presiden Jokowi juga melakukan pendampingan langsung terhadap penerapan Program PTSL itu,” kata Pantoan saat diwawancarai usai melakukan penyuluhan PTSL di halaman Kantor Distrik Mimika Baru, Jalan Cenderawasih, Kamis (31/5).

Jika dari target 10 ribu bidang tanah telah selesai dipetakan, maka, 6.000 diantaranya akan langsung dibuatkan sertifikat. Sedangkan 4.000 lainnya akan dilanjutkan pada tahun 2019.

Namun, menurut dia, target 10 ribu bidang tanah tersebut di fokuskan di Distrik Mimika Baru dan Distrik Wania. Akan tetapi, itu belum tentu bisa terjangkau seluruhnya karena masih banyak pekerjaan BPN ditahun sebelumnya yang hingga kini masih menumpuk dan belum terselesaikan.

Sehingga untuk memperlancar persoalan itu, dalam kegiatan penyuhan PTSL sengaja hadirkan Lurah atau perwakilan dari kelurahan dan kampung, seperti Dingo Narama, Hangaitji, Koperapoka, Kwamki, Nina Bua, Otomona, Pasar Sentral, Perintis, Sempan, Timika Indah dan Wanagon. Hal itu karena para aparat kelurahan dan kampung yang merupakan ujung tombak di lapangan dapat memahami dan menguasai informasi, termasuk kondisi tanah serta warga yang menguasai tanah.

Dijelaskan juga, jika program nasional (Prona) hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat, maka PTSL akan menyapu bersih setiap Kampung atau Desa melalui pengukuran tanah. Sehingga setiap jengkal tanah bisa diketahui kepastiannya.

Dengan demikian, ia meminta kepada semua warga sekalipun tidak ingin memiliki sertifikat, harus dapat mengizinkan petugas BPN untuk melakukan pengukuran di setiap tanah milik warga.

“Kalau kita tidak laksanakan program yang dicanangkan oleh Presiden ini, maka penyelesaian persoalan kejelasan tanah di Mimika akan diselesaikan 100 tahun lagi. Tanah di Indonesia saat ini baru 40 persen yang telah terukur, terdata, terdaftar dan terpetakan,” katanya.

Adanya program PTSL, Pantoan mengaku, soal semua urusan tanah yang ditangani BPN dilakukan secara gratis. Meski demikian, masih ada beberapa hal yang harus ditanggung oleh pemilik tanah atau warga, dalam hal ini terkait dengan patok batas tanah serta dokumen dasar.

“Sebenarnya Presiden telah membebaskan hal itu dan semuanya benar-benar gratis, karena semuanya akan ditanggung pemerintah. Akan tetapi khusus untuk di Mimika, tahun ini persoalan itu tidak dianggarkan dalam APBD. Sebenarnya, sampai urusan patok itu, semua masyarakat bebas biaya, tapi ternyata di Mimika tidak dianggarkan,” ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment