BPN Dianggap Tidak Turun Lapangan, Warga Mengeluh dan Tanyakan Kepastian Hukum

Bagikan Bagikan
Kepala BPN Mimika, Pantoan K.P.H Tambunan, SST.

SAPA (TIMIKA) – Salah satu Ketua RT di Kampung Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Oktovianus Otobesi mengatakan, setahun terakhir Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika tak pernah melakukan pendataan tanah di wilayah itu. Akibatnya, banyak tanah milik warga yang tidak memiliki kepastian hukum.

Menurut Oktovianus, warga Dingo Narama selalu mendesak dan pertanyakan terkait kejelasan tanah mereka kepada aparat kampung dan juga kelurahan. Warga menilai, program kerja pemerintah melalui BPN khususnya dalam penyelesaian persoalan tanah, hanya gencar sesaat tanpa memberikan kepastian atau penyelesaian akhir.

“Warga selalu mendesak kami, bagaimana dengan kejelasan tanah kami? Kami tahu, ini tanah warisan kami, tapi bagaimana dengan kepastian hukum Negaranya? Itu yang selalu mereka (Warga) pertanyakan dan mendesak kami selaku aparat pemerintah di kampung,” ungkap Oktovianus dalam sesi pertanyaan pada kegiatan penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang digelar BPN di halaman Kantor Distrik Mimika, Jalan Cenderawasih, Kamis (31/5).

Sejak adanya program nasional (Prona), menurut Oktovianus, BPN mengimbau kepada warga termasuk di Kampung Dingo Narama mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keabsahan kepemilikan tanah. Namun, setelah warga mengurus semuanya mulai dari identitas KTP, surat pelepasan serta membuat patok batasan tanah dan hal-hal terkait lainnya, ternyata BPN tidak menindaklanjutinya.

“Berarti BPN omong kosong. Karena memberikan janji tanpa realisasi kepada warga Dingo Narama. Padahal BPN sudah perintahkan warga bahwa masih kurang ini dan itu. Kami minta BPN harus turun lapangan dan harus menuntaskan persoalan program kerja yang hanya dibuat setengah-setengah. BPN harus jelaskan apa yang jadi kekurangan dari setiap warga pemilik tanah itu,” katanya.

Selain Oktovianus, hal yang sama juga diakui oleh beberapa ketua RT lainnya yang hadir dalam penyuluhan ini. Dimana, kurang lebih setahun tahun terakhir banyak tanah milik warga di masing-masing kampung telah dipatok untuk diberi batas oleh BPN. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada kepastian maupun informasi kelanjutan program itu.

Ada juga peserta penyuluhan yang mengadu bahwa, banyak tanah di wilayah Irigasi ujung, Jalan Hasanuddin yang telah memiliki surat dari dewan adat, dalam hal ini lembaga adat. Namun, masyarakat inginkan kepastian BPN, apakah dengan begitu, warga masih harus memiliki keabsahan hukum dari pemerintah melalui BPN atau tidak.

Menanggapi hal-hal yang disampaikan, Kepala BPN Mimika, Pantoan K.P.H Tambunan mengaku berterima kasih karena warga telah mengajukan pengaduan. Pengaduan yang disampaikan dinilai sebagai acuan bagi BPN dalam menjalankan program kerja. Menurutnya, yang disampaikan oleh Oktovianus Otobesi merupakan vitamin dalam menyehatkan pola kerja BPN.

“Saya sangat berterimakasih kepada Bapak Oktovianus dan bapak/ibu dari kampung lainnya. Itu semua masukan yang sangat mendorog kami dalam bekerja. Tetapi, kami harus akui bahwa personil kami di BPN sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau semuanya,” ungkap Pantoan.

Pantoan meminta waktu untuk merangkum semua pengaduan atau tuntuan warga. Ia meminta kepada semua Lurah dan RT harus mendukung kerja BPN, dengan cara memastikan semua tanah milik warga di masing-masing kelurahan dan kampung yang sudah siap untuk diukur dan siap sertifikatkan.

“Jujur saja, saya baru hitungan hari menjadi kepala BPN Mimika, dan sebelum saya, ada pejabat lain, tetapi sudah dipindahkan ke wilayah lain. Kami tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari Lurah dan RT. Untuk kekurangan BPN di masa lalu, saya mohon maaf atas nama instansi,” tuturnya. (Acik) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment