DPRD Bentuk Tim Investigasi Selidiki Kerusakan Alam di Pronggo

Bagikan Bagikan
Ketua Komisi B DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan.

SAPA (TIMIKA) – Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan dengan beberapa instansi di aula serbaguna DPRD Mimika, pada Kamis (7/6), DPRD Mimika sepakat untuk membentuk tim investigasi gabungan dari DPRD dan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten  Mimika untuk menyelidiki kerusakan alam akibat eksploitasi perusahaan pasir besi di Pronggo.

Adapun instansi teknis yang turut serta diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika.

Ketua Komisi B DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan mengatakan, hal tersebut sebagai tindaklanjut dari hasil kegiatan reses anggota DPRD Mimika dari Dapil V ke Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah. Dimana, dari hasil pertemuan dengan beberapa instansi teknis, PT Megantara Universal yang melakukan kegiatan pertambangan tidak memiliki ijin perusahaan. Karena awal atau ijin yang diterima oleh Pemkab Mimika adalah bergerak di bidang koperasi yang bernama Koperasi Wawiya.

“Pertemuan ini tindaklanjut dari reses anggota DPRD. Masyarakat di sana mengeluh adanya kerusakan lingkungan pasca kegiatan pertambangan yang dilakukan PT Megantara Universal,” kata lelaki yang akrab disapa Jhon Tie itu usai RDP.

Ia mengatakan, awalnya PT Megantara Universal yang melakukan kegiatan pertambangan tidak memiliki ijin untuk eksploitasi. Karena ijin yang diberikan Pemkab Mimika adalah bergerak di bidang koperasi yang bernama Koperasi Wawiya.

“Awalnya hanya membentuk koperasi yang tujuannya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.  Namun setelah koperasi ini berkembang mendapatkan ijin prinsip dari pemerintah pusat dan usai beroperasi meninggalkan sampah-sampah berupa besi-besi alat berat,” ujarnya.

John Tie mengatakan, setelah pembentukan tim investigasi, pihaknya akan melakukan pertemuan lanjutan yang akan membentuk panitia khusus (Pansus) atau panitia kerja (Panja).

“Sebelum membentuk Pansus atau Panja, kita akan membentuk tim investigasi yang akan turun ke lapangan  meminta barang-barang yang ditinggalkan perusahaan untuk tidak dipindahkan karena akan dijadikan bukti dalam penangan masalah ini,” ujarnya.

Ia pun berharap agar permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan. Pasalnya hal itu menyangkut dengan kelestarian alam dan masyarakat setempat. Sehingga kalau dibiarkan, maka akan menjadi masalah dikemudian hari.

“Ini akan kita koordinasikan dengan Ketua DPRD Mimika, karena menyangkut dengan masalah pembiayaan atau anggaran. Kami berharap pembentukan tim investigasi bisa dilakukan secepatnya,” katanya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment