Panwas Distrik Wania Gelar Sosialisasi Pengawasan Pilkada Serentak 2018

Bagikan Bagikan
Sosialisasi panwas distrik wania.

SAPA (TIMIKA) – Dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak 2018 tanggal 27 Juni mendatang, Panitia  Pengawas Pemilu (Panwas) Distrik Wania menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika, Periode 2018 – 2023, di Balai Desa kampung Wonosari Jaya, SP IV, Jumat (1/6).

Kegiatan yang dihadiri Kepala kampung, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan itu dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada seluruh peserta mengenai proses pengawasan pemilu yang tidak lama lagi akan berlangsung.

Kepala Distrik Wania, Leonard Kareth dalam sambutannya menyampaikan, kepada seluruh panitia pengawas, baik pengawas pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Lapangan bahkan pengawas tempat pemungutan suara (TPS), harus komitmen untuk menyukseskan Pilkada 2018.

“Tahun ini adalah tahun politik. Saat di lantik, kita sudah bersepakat dan komitmen, jadi harus konsekuen dengan janji itu bahwa kita akan bekerja sebaik-baiknya untuk menyukseskan Pilkada dengan jujur dan sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwas Distrik Wania, Jaconis Manusiwa yang didampingi Albertus Badii anggota Panwas Distrik Wania dalam memberikan sosialisasi menjelaskan, Pengawasan pemilihan umum (Pemilu) perlu dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan agar dalam pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Secara formal, pengawaasan dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu , Bawaslu RI Provinsi Panwaslu Kabupaten, Panwascam, PPL, PTPS tapi secara hakekat demokrasi seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama pemilu dan pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara. Jadi, mari kita sama-sama mengawasi Pilkada ini dan tidak memberikan kesempatan bagi pemimpin yang buruk untuk menjadi pemimpin rakyat nantinya,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya memberitahukan kepada seluruh peserta sosialisasi bahwa fokus pengawasan adalah kepada seluruh elemen yang terkait, yakni pada penyelenggara, peserta atau tim kampanye, pemilih atau masyarakat dan pengawasan pada pemerintahan.

“Semua pihak diawasi baik dari penyelenggran, peserta atau tim kampanye, pemerintah, masyarakat selaku pemilih,” ujar Jaconis.

Untuk itu, ia menyampaikan agar dalam pengawasan harus menggunakan strategi yang terdiri atas dua yaitu pencegahan dan penindakan.

Dimana untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran, harus memetakan potensi pelanggaran berdasarkan kecenderungan pada pemilu sebelumnya dan mempelajari kecenderungan yang terjadi selama proses penyelengaraan pemilu itu sendiri.

“Selain itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran adalah dengan mensosialisasikan peraturan perundangn-undangan pemilu terkait pelanggaran dan sanksi kepada stakeholder,” ujarnya.

Kedua, apabila terjadi pelanggaran, maka menggunakan strategi penindakan dengan cara membuat kajian hukum atas temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu yaitu Administrasi, pidana dan kode etik.

“Kemudian meneruskan rekomendasi ke isntantsi berwenang,” katanya. (Salma).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment