APBD 2018 Tidak Anggarkan Penyelesaian Sengketa Lahan

Bagikan Bagikan
Kantor BLH Mimika yang juga berdiri diatas tanah bersengketa.

SAPA (TIMIKA)Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 yang ditetapkan Februari lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tidak menyediakan anggaran khusus untuk penyelesaian sengketa lahan yang ada, termasuk pengadaan baru.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Marthen Paiding mengatakan, saat ini ada tujuh lokasi tanah milik Pemkab Mimika yang klaim oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemkab hingga kini belum bisa menggunakan lahan-lahan tersebut untuk membangun. Selain itu, ada juga beberapa dari lahan yang bersengketa tersebut telah di bangun, namun belum bisa ditempati karena di cegah oleh masyarakat yang mengklaim selaku pemilik tanah.

"Kita harapkan anggaran untuk penyelesaian persoalan tanah bisa di akomodir dalam APBD-P. Yang jelas dalam APBD tahun ini tidak ada anggaran untuk pengadaan tanah, baik untuk pengadaan baru juga untuk selesaikan masalah yang lama. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan juga BLH yang persoalan tanahnya itu belum terselesaikan hingga saat ini," kata Marthen saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Senin (30/7).

Adanya persoalan tanah ini, pemkab telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari), dalam hal ini tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan telah mempresentasekan semua dokumen dari tujuh lokasi tanah yang bermasalah tersebut. Dari situ jika ada kesepakatan bersama TP4D terkait dokumen yang harus disiapkan maka, akan dilanjutkan dengan persiapan masuk ke appraisal untuk menilai.

Menurut Marthen, meski tanah di tujuh lokasi tersebut beberapa diantaranya telah memiliki sertifikat atas nama Pemkab Mimika, namun semuanya itu masih dipelajari oleh TP4D untuk selanjutnya membantu pemkab menyelesaikan persoalan tanah yang selama ini terjadi.

“Tahun lalu, kita sudah lakukan pertemuan bersama semua pemilik lahan seperti di lokasi SMAN 1, Perpustakaan, DPRD untuk diselesaikan dengan kebijakan pemerintah daerah, tetapi mereka menolak, dengan alasan harus dibayarkan secara menyeluruh. Intinya, saat ini semua dokumen tujuh titik itu sudah ada di TP4D supaya nanti bisa diselesaikan dengan pendampingan hukum,” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment