BPBJ Mulai Data ASN Pemilik Sertifikat Pengadaan

Bagikan Bagikan
Izak A. Rehajaan.

SAPA (TIMIKA) -  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika telah memulai untuk mendata jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam kelompok kerja (Pokja) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pendataan ini dilakukan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 45, nomor 70 dan nomor 4 beserta aturan baru yang dikeluarkan tahun 2018.

Plt Kepala BPBJ Setda Mimika, Izak A. Rehajaan mengatakan, jika berbicara soal pokja tentunya mengacu pada Perpres nomor 54, nomor 70, nomor 4 dan yang terbaru dikeluarkan tahun 2018. Dalam Perpres tersebut, jika saat ini pokja yang ada bersifat Ad Hoc, selanjutnya saat BPBJ melakukan proses pengadaan maka akan ada tahapan pendataan terhadap semua ASN yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Selain itu, BPBJ juga akan melakukan ujian kompetensi kepada setiap pokja agar menghindari kepemilikan sertifikat tanpa melalui ujian kompetensi.

“Semua anggota pokja pengadaan harus melalui uji kompetensi dari BPBJ. Supaya, siapapun mereka, harus orang yang benar-benar siap untuk jadi pokja di bidang tertentu, seperti konstruksi dan lainnya. Memang saat ini BPBJ masih belum melakukan hal itu dan sekarang pokja kita masih bersifat Ad hoc,” kata Izak saat ditemui di Kantor BPBJ, Jumat (6/7).

Pendataan yang telah dilakukan setiap ASN yang memiliki sertifikat sebagai pokja, akan dibuatkan surat ke bagian hukum untuk menebitkan SK bahwa setiap ASN terkait akan ditetapkan sebagai pokja. Sebab,  pokja masuk dalam fungsional dan bukan struktural. Dalam hal ini, jika seorang anggota pokja melakukan kegiatan dan bertindak selaku PPTK, maka hal itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Namun, seorang pokja harus berdiri sendiri dalam bentuk fungsional tanpa harus terlibat dalam pengelola kegiatan atau melelangkan kegiatannya.

“Kalau pokja itu harus betul-betul pokja tanpa harus mengelola kegiatan,” tuturnya.

Selanjutnya, Izak berharap, paling lambat di tahun 2019 mendatang pokja sudah harus terbentuk dalam ruang lingkup BPJB, agar tidak lagi dilakukan secara Ad hoc, dalam hal ini pokja dibentuk di masing-masing OPD penyelenggara kegiatan.

“Di BPBJ itu ada LPSE dan ULP/Pokja. Karena ULP/Pokja itu sekarang masih ada di masing-masing OPD. Kita upayakan supaya semua ASN yang sudah memiliki sertifikat itu akan memiliki SK dari bagian hukum selaku pokja,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment