Dana Desa Mimika Tahun 2018 Rp 122 M

Bagikan Bagikan
Kepala DPMK Mimika, Michal R Gomar.

SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika, Michael R Gomar mengatakan total dana desa tahun anggaran 2018 untuk di  Mimika sebesar Rp 122 miliar.  Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 85 miliar.

Michael menjelaskan, dana yang disalurkan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI ini akan dicairkan dalam 3 tahap. Tahap pertama sebesar 20 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ke tiga 40 persen. Berdasarkan permintaan dari 133 kampung, terhitung hingga Juli ini penyaluran dana desa untuk tahap pertama telah mencapai 40 hingga 50 persen.

“Dana desa kita tahun ini sudah mulai disalurkan. Untuk tahap pertama yaitu sebesar 20 persen ke 133 kampung. Diharapkan dana ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya oleh aparat kampung, untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya saat ditemui, Kamis (26/7).

Menurut Michael, alokasi dana desa yang bersumber dari Pemkab Mimika yang merupakan bagi hasil dari dana perimbangan dan dikurangi dana DAK pada tahun 2017  dan 2018 sama –sama sebesar Rp 66 Miliar. Untuk tahun 2018 telah disalurkan hingga triwulan ke dua.

Anggaran dana desa dari Pemkab Mimika ini untuk pembayaran gaji aparat kampung, Bamuskam, honor atau insentif kepada kepala RW, dusun, kepala suku dan tokoh adat di wilayah kampung.  Untuk RW dan dusun akan diterima setiap tiga bulan,” ungkapnya.

Wajib Serius

Ketika menyampaikan sambutannya dalam pembukaan Pelatihan Aparat Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran  2018 di aula salah satu hotel di Jalan Yos Sudarso, Kamis (26/7), Michael meminta ratusan aparat kampung dari 133 kampung se Kabupaten Mimika diminta wajib serius dalam mengelola keuangan desa, baik dana desa, stimulan dan juga dana prospek serta dana lainnya yang disalurkan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemkab Mimika.

“Karena itu kami dari  DPMK mengundang bapak dan ibu semua untuk mengikuti pelatihan ini. Karena yang disalurkan dan diterima serta dikelola oleh bapak dan ibu semua merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Michael.

Menurut dia, kegiatan ini bertujuan untuk pengawalan dan pengelolaan bersama alokasi dana yang bersumber dari keuangan negara. Sebab pengalokasian dana  tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung. Setiap dana yang telah dialokasikan dan dikelola oleh aparat kampung akan dievaluasi kembali oleh pemerintah.

 “Sampai saat ini pengelolaan dana desa di Mimika masih mengalami kendala. Salah satu kendala yang dialami adalah pemahaman  SDM, dalam hal ini kepala desa dan para bendaharanya. Begitu juga dengan adanya salah paham dari masyarakat terkait dengan dana itu. Karena itu diharapkan pengelolaan dana ini harus transparan dan dirasakan oleh masyarakat,”  tuturnya.

Ia mengatakan, pengawalan bersama pengelolaan dana desa di tingkat kampung merupakan instruksi dari Mendagri, Kapolri dan jajaranya, BPK dan KPK. Karena itu,  sejak tahun 2017 DPMK telah melakukan pelatihan untuk pengawalan bersama dana desa kepada Babinsa dan Babikantibmas yang ada di seluruh kampung di wilayah Mimika.

Sejak tahun 2017 menurut dia, juga telah menyiapkan insentif atau honor Babinsa dan Babinkamtibmas agar terus mengawal secara bersama dengan kepala kampung dan masyarakat.

 “Pelatihan ini akan terus dilakukan untuk tahun selanjutnya. Diharapkan semua aparat kampun bisa menerapkan apa yang diperoleh dalam pelatihan ini agar semua dana keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.  (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment