Diduga Ada Upaya Mengganggu Proses Persidangan di MK

Bagikan Bagikan
Ilustrasi.

SAPA (TIMIKA) - Proses sidang gugatan terhadap KPU Mimika oleh lima pasangan calon (Paslon) bupati-wakil bupati dalam Pilkada Mimika 2018 tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. Di Mimika, pada Minggu (29/7), beredar informasi adanya oknum staf di KPU Mimika yang berusaha memanggil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) guna menandatangani SK pengangkatan sebagai syarat untuk menerima honor kerja. Hal ini justru mendapat tanggapan dari paslon nomor urut 3 (Musa), Wilhelmus Pigai dan Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (Petraled), Erik Welafubun.

Wilhelmus Pigai saat menghubungi sejumlah awak media di Timika mengatakan, SK yang dimaksud sedang dipersoalkan oleh para paslon yang menggugat KPU Mimika di MK. Sehingga, dengan adanya informasi tersebut Ia menduga ada upaya untuk menganggu jalannya proses persidangan di MK. Oleh karena itu, secara tegas Ia mengingatkan kepada staf KPU Mimika yang di maksud agar tidak bermain-main dengan menekan anggota KPPS guna penandatanganan SK pengangkatan. Begitu juga kepada KPPS, tidak perlu mengikuti kemauan oknum staf KPU Mimika terkait penandatangan SK. Sebab, hal itu bisa saja merupakan upaya yang seolah-olah di buat dengan ancaman tidak menerima honor.

“Jangan coba-coba untuk bermain-main, karena kami tidak akan tinggal diam. Kami tentu saja akan membawa ini ke proses hukum. Saya ingatkan pula untuk tidak boleh menjalankan pesanan calon tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka,” tegasnya.

Terkait SK Pengangkatan KPPS pada delapan distrik, diantaranya Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Jila, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania dan Distrik Iwaka, sebelumnya telah disampaikan Ketua KPU Mimika, Yoel Luis Rumaikewi dihadapan seluruh paslon dan pengawas, serta seluruh perserta dalam rapat pleno perolehan suara Pilkada Mimika pada 10 Juli 2018, di Graha Eme Neme Yauware.

“Ketua KPU Mimika ketika itu menyatakan bahwa dari 18 distrik ada delapan distrik yang tidak memiliki SK pengangkatan. Karena itu legalitas KPPS di delapan distrik dalam menyelenggarakan pemilu itulah yang sedang kami persoalkan di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi saya minta, KPPS di delapan distrik agar tidak boleh menandatangani SK tersebut. Terkait honor itu jangan di buat sebagai persyaratan penandatanganan SK. Kami melihat, honor mereka ini tidak ada keterkaitannya dengan SK penetapan KPPS,” terangnya.

Sedangkan Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 1 (Petraled), Erik Welafubun, kepada Salam Papua Senin (30/7) malam mengatakan, informasi yang sama juga diperoleh pihaknya pada Minggu (29/7), bahwa adanya salah satu oknum staf KPU Mimika yang mencari anggota KPPS untuk penandatanganan SK.

“Jangalah staf KPU tersebut dia berbuat hal yang nantinya membuat Mimika jadi keruh. Karena inikan semua sudah tahu, telah disiarkan langsung lewat radio bahwa di delapan distrik itu KPPS-nya tidak punya SK. Kedua, ada juga pernyataan dari Distrik Mimika Baru yang salah satu poinnya menyatakan tidak ada SK, mereka tidak pernah bimtek dan tidak ada SK. Nah, itu sudah jelas. Baru kenapa pergi cari anggota KPPS buat penandatanganan SK itu lagi, ada apa? Jangan main akal-akalan busuk lah dalam proses pilkada ini,” ujar Erik.

Sebab, kata Erik, saat ini pihaknya bersama empat paslon lainnya sedang berupaya membawa persoalan tidak adanya SK KPPS ke ranah hukum.

“Ini kita sementara lagi arahkan masuk ke proses hukum, ada lagi yang mau bermain halang-halangi kami. Tidak boleh begitu, itu salah. Jangan berpikir licik lah menghalang-halangi kami. Saya cuma mau bilang saja, jangan bikin Mimika jadi rusuh,” tegas Erik.

Sementara itu, Komisioner KPU Mimika, Reinhard Gobai saat dikonfimasi Salam Papua Senin malam terkait adanya informasi oknum staf KPU Mimika yang berusaha memanggil anggota KPPS guna penandatanganan SK pengangkatan, mengatakan, tidak mengetahui secara pasti terkait informasi itu.

“Staf KPU itu siapa? Tanya yang bersangkutan (Yang mendapat informasi). Kalau begitu saya tidak tahu, saya di Jayapura. Jadi tanyakan staf itu siapa, lalu KPPS yang dipanggil itu siapa supaya jelas, supaya clear toh. Artinya kita kan lembaga, kalau (penyampaian) itu dari komisioner, komisionernya siapa, kalau dari staf, stafnya siapa yang panggil. Jadi, ditanyakan ke mereka lagi (pihak yang mendapat informasi) supaya jelas,” tutur Reinhard.

Diketahui bahwa penyampaian tidak adanya SK KPPS di delapan distrik oleh Ketua KPU Mimika, Yoel Louis Rumaikewi, menjadi salah satu pokok perkara dalam gugatan lima paslon terhadap KPU Mimika di MK. Sehingga, masing-masing Kuasa Hukum dari lima paslon yang menggugat meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khususnya pada delapan distrik yang KPPS-nya tidak memiliki SK . (Sld)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment