Divestasi 10 Persen Dianggap Bisa Merubah Pola Hidup Masyarakat Amor

Bagikan Bagikan
Ketua Fraksi Gerindra, Markus Timang.

SAPA  (TIMIKA) – Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada DPRD Mimika, Markus Timang mengatakan, apabila 51 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dikuasai pemerintah Indonesia, dan Kabupaten Mimika mendapatkan 10 persen maka, pola kehidupan khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro (Amor) akan berubah.

Menurut Markus, hal ini bukan tanpa alasan. Sebagai dua suku besar pemegang hak ulayat, tentunya akan mendapatkan porsi dari pembagian saham 10 persen tersebut. Dan dari porsi yang ada, pembangunan untuk Kabupaten Mimika bisa lebih baik, dan pengembangan ekonomi masyarakat Amor terjadi dengan baik.

“Saham 10 persen apabila dikuasai oleh daerah, masyarakat Amungme dan Kamoro harus mendapatkan porsi untuk dapat merubah pola hidup masyarakat ke arah yang lebih baik,” kata Markus Timang saat dihubungi Salam Papua, Sabtu (28/7).

Pengembangan ekonomi masyarakat, menurut Markus, menjadi hal utama dalam penggunaan dana dari divestasi saham 10 persen tersebut, sehingga harus ada perubahan pembangunan di Mimika. Di mana, dana itu nantinya betul-betul di gunakan untuk pembangunan daerah, seperti misalnya SDM maupun infrastruktur.

Pengelolaan dana tersebut juga boleh menggunakan lembaga seperti yang ada selama ini. Tetapi harus membentuk orang-orang yang betul-betul mempunyai niat baik untuk membangun, terutama harus  takut dengan Tuhan.

“Apabila hal ini terealisasi maka, tidak boleh mempermainkan dana tersebut. Selama ini dana satu persen saja hasilnya saya masih nol,” katanya.

Markus meminta, PTFI dan Pemerintah bersama DPRD harus duduk bersama membahas pengelolaan dana itu, agar pengelolannya tepat guna. Jangan hanya memanfaatkan kesempatan dengan adanya dana itu untuk kepentingan pribadi.
“Saya tidak setuju apabila ada oknum yang berpengalaman kelola uang masyarakat dan tidak mempunyai pertanggungjawaban keuangan yang baik dan hasilnya nol,” ujarnya.

Mekanismenya, kata Markus, harus ada program besar yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan perumahan yang baik bagi masyarakat, terutama masyarakat Amor. Selain itu juga, ada tim pengawasan baik dari lembaga adat, DPRD, Pemerintah maupun PTFI.

Pemerintah sendiri, menurutnya, tidak bisa memegang hak ulayat di daerah, melainkan hanya sebatas mengamati. Selanjutnya, mekanisme pembangunan di minta agar ada tim didalamnya, sehingga pemerintah tidak ada hubungannya dengan pengelolaan anggaran untuk masyarakat pemengang hak ulayat.

Selama ini, seperti dana otonomi khusus (Otsus), menurutnya tidak pernah terlihat hasilnya yang baik, bahkan selalu menghilangkan hak masyarakat. Sehingga jika 10 persen divestasi saham terealisasi maka, itu akan merubah pola kehidupan masyarakat Amungme dan Kamoro.

“Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana untuk pemegang hak ulayat. Saya secara pribadi mengingatkan tidak boleh macam-macam terkait penggunaan dana untuk pembangunan di Kabupaten Mimika,” tutur Markus. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment