DPMK Klaim Penggunaan Dana Desa 133 Kampung Berdampak Baik

Bagikan Bagikan
Kepala DPMK Kabupaten Mimika, Michael R Gomar.

SAPA (TIMIKA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika, Michael R Gomar mengaku, berdasarkan evaluasi secara keseluruhan, penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada 133 kampung di Kabupaten Mimika berdampak cukup baik. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu dilakukan dengan menggunakan anggaran dana desa (DD) baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Meski demikian, menurut Michael R Gomar, dari semua proses penyelenggaraan kegiatan pembangunan juga tidak luput dari berbagai kendala, khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kampung. Hal itu, mengingat adanya kesalahpahaman dari masyarakat terkait penyaluran dana desa. Di mana, masyarakat menilai bahwa anggaran dana desa harus dibagikan ke setiap masyarakat. Sedangkan berdasarkan aturan, dana desa dipergunakan untuk pembangunan dan dilaksanakan secara transparan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, dan semua kegiatan pembangunan merupakan program yang telah disepakati bersama dengan masyarakat ketika pelaksanaan musyawarah kampung.

"Survei kami menunjukkan bahwa pembangunan di kampung-kampung yang menggunakan dana desa dari pusat dan dari pemda selama ini tergolong baik. Tapi yang jadi kendala adalah, masyarakat masih memahami bahwa dana desa itu harus dibagi-bagi ke setiap warga, sehingga banyak yang protes dan hal lainnya. Kita yakin semua aparat kita sudah semakin memahami sasaran dana desa dengan tetap mengikuti ketetapan dari pemerintah. Secara perlahan juga akan semakin meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warganya," tutur Kepala DPMK Kabupaten Mimika saat ditemui usai kegiatan pelatihan aparat pemerintahan kampung di aula Hotel Serayu, Jalan Yos Sudarso, Kamis (26/7).

Menurutnya, untuk wilayah Mimika pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakatai dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini terkait dengan rencana aksi dan MoU yang ditetapkan oleh KPK dalam hal pengelolaan sistim dan menata tata tertib administrasi keuangan desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban pun telah disesuaikan dengan sistim aplikasi keuangan desa.

Selain hal di atas, 133 kampung di Mimika juga telah mencapai 30 persen yang melaksanakan dua program prioritas, dalam hal ini Badan Usaha Mililk Desa (BUM-Des) dan program infrastruktur padat karya. Dua program ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan di kampung.

Ia menjelaskan, program infrastruktur padat karya merupakan penimbunan jalan lingkungan yang menghubungkan satu RT ke RT lainnya guna memperlancar transportasi. Sedangkan untuk BUM-Des, hingga tahun 2017 lalu telah ada dua BUM-Des yang di kelola, tetapi itu masih harus di evaluasi.

“Memang kita tidak bisa serta merta melaksanakan dua program di atas ke semua kampung, karena pelaksanaan dua program ini berdasarkan kebutuhan dan melalui musrenbang kampung dan kelurahan. Sudah banyak juga kampung yang mengajukan usulan dua program ini,” ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment