FPHS Tsingwarop Minta Dilibatkan Dalam Proses Divestasi Saham PTFI

Bagikan Bagikan
Aksi demontrasi damai Forum PHS Tsingwarop di Gedung DPRD Mimika.

SAPA (TIMIKA) - Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) tiga desa yakni, Tsinga, Waa Banti dan Arwanop (Tsingwarop) dalam aksi demo damai di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Senin (30/7) meminta untuk dilibatkan dalam proses negoisasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen.

Dalam aksi itu, Sekretaris II PHS Tsingwarop, Elfinus Jangkup menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap di hadapan perwakilan PTFI yakni Manager Community Lesson Officer PTFI, Salmon Naa, Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto dan Anggota DPRD Mimika.

Ia mengatakan, masyarakat tiga desa juga akan menolak  proses yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan PTFI  terkait Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika tidak dilibatkan.

Adapun pernyataan sikap yang disampaikan diantaranya, pertama, Meminta kepada Pemerintah dan Freeport  agar Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) wajib dan harga mati harus terlibat dalam proses negoisasi IUPK yang sedang berjalan dan duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam proses negoisasi ini.

Kedua, Meminta kepada Kementrian ESDM (Dirjen Minerba ESDM) segera masukan pemilik hak ulayat dalam undang-undang minerba, dan wajib melakukan negoisasi bersama kontraktor-kontraktor. Dan  yang bertindak atas nama daerah lokasi pertambangan Freeport adalah Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop

Ketiga, kepada DPRD segera membuat dan mengeluarkan keputusan Perda tentang FPHS Tsingwarob, pemilik hak sulung tambang PT Freeport sesuai dengan data identifikasi Universitas Cenderawasih (Uncen).

Keempat, kepada Kapolres Mimika, minta audiensi dengan beberapa lembaga instansi, PTFI yakni CEO Freeport Mc. Moran Richard Adkerson, EVP Human Resources, Ahmad Didi Ardianto dan Tony Wenas Presiden Direktur Freeport. Forum MoU, LPMAK, LEMASA, DPR Mimika, Bupati Mimika.

Elfinus mengatakan, jika keempat pernyataan sikap tidak dijawab, maka FPHS seluruh masyarakat tiga desa bersama simpatisan akan menutup pengoperasian PTFI.

Wakil Ketua II DPRD Mimika, Nathaniel Murib usai menerima aspirasi FPHS Tsingwarop, mengatakan akan meneruskan isi pernyataan sikap itu ke Ketua DPRD Mimika untuk segera dibuatkan jadwal pertemuan.

“Nanti kami akan undang pihak-pihak yang diminta Forum PHS Tsingwarop untuk duduk bersama membahas hal ini,” ujarnya.

FPHS Tsingwarop melakukan aksi demo di kantor DPRD karena kawasan PTFI adalah objek vital national. Untuk itu, Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto menyampaikan terimakasih atas aspirasi dari pimpinan FPHS Tsingwarop yang telah berbesar hati mengikuti kemauan untuk tidak melaksanakan aksi unjuk rasa di Kuala Kencana.

“Ini adalah amanat undang-undang. Dan sudah dicanangkan, dalam UU itu, kemerdekaan  penyampaian pendapat baik secara lisan maupun bukan, tidak bisa dilakukan di kawasan PTFI karena masuk dalam objek vital nasional. Jadi disinilah tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi,” kata Kapolres.

“Kami juga menyampaikan terimakasih kepada bapak-ibu yang hadir di sini, melaksanakan kegiatan ini secara tertib dan damai. Inilah yang didambakan oleh masyarakat Mimika seluruhnya,” tambah Kapolres.

Menutup aksi tersebut, Elfinus mengatakan, pada Jumat (10/8) mendatang, pihaknya ingin adakan pertemuan yang difasilitasi Kapolres Mimika. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment