Gakkumdu Mimika Dalami Laporan dan Temuan yang Masuk

Tjipto Wibowo.

SAPA (TIMIKA) - Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mimika yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Mimika, Kejaksaan dan Kepolisian menindaklanjuti tujuh laporan dan tiga temuan yang masuk dengan melakukan proses pengkajian.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua selaku Panwaslu Mimika, Tjipto Wibowo mengatakan, dari ketujuh laporan yang diterima, pihaknya hanya dapat menindaklanjuti empat laporan saja.

"Tiga laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena batas waktu dari proses sudah habis. Sementara untuk empat laporan lagi masih proses pendalaman," ujarnya saat ditemui Salam Papua di Kantor Gakkumdu Mimika, Jalan Yos Sudarso, Selasa (10/7).

Kendati demikian, Komisioner Bawaslu itu, enggan menyebutkan laporan yang dimaksud.

Sementara untuk tiga temuan, dimana salah satunya adalah terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu oknum PPD Mimika Baru (Miru) berinisial YM, pada Sabtu (7/7) malam lalu, kata Tjipto, juga masih dalam proses pengkajian.

"Sampai saat ini, kita masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Termasuk oknum PPD Miru YM, yang sudah kita periksa pada malam saat OTT. Namun hasilnya belum bisa kami sampaikan," ujarnya

Dari pantauan Salam Papua, terlihat tiga orang PPD Miru memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi terkait itu.

Sebelumnya, Wakil Korlap Gakkumdu Mimika, Anugrah Pata saat ditemui Salam Papua beberapa waktu lalu, mengatakan, tujuh laporan yang diterima berasal dari masyarakat dan tim pemenangan pasangan calon (paslon). Sedangkan tiga temuan tersebut berasal dari Panitia Pengawas Pemilu tingkat Distrik (Pandis).

"Laporan yang masuk di Gakkumdu ada tujuh laporan yang berasal dari masyarakat dan tim pemenangan. Selain itu juga ada tiga temuan dari internal Panwas terkait adanya perubahan perolehan suara, dan upaya menghalangi terhadap tugas penyelenggara dan terkait C6-KWK yang sempat beredar," ujarnya.

Sementara untuk temuan, yakni terkait dengan perubahan perolehan suara, upaya menghalangi petugas penyelenggara.

"Untuk satu kasus ini, ada delapan terlapor, yaitu seorang pemilih yang berupaya menghalangi petugas. Dan tujuh petugas KPPS yang mencoblos lebih dari satu kali. Dan untuk kasus ini, kemarin sudah dilakukan PSU sebagai bentuk rekomendasi dari Panwaslu ke KPU," ujar Anugrah.

Sedangkan temuan lainnya terkait C6-KWK (surat undangan) yang sempat beredar dengan tiga macam jenis yakni tanpa barcode, dengan barcode tetapi lengkap dengan nama, dan tulis tangan. Dan ada pula versi lain, yakni yang nampak proses dari scan (pindai).

"Inilah yang kita jadikan temuan untuk dokumen C6-KWK. Itupun kami sudah memanggil teman-teman dari KPU Mimika untuk dimintai keterangan. Kami berharap, mereka kooperatif sehingga menjadi terang dan kedepannya tidak terjadi lagi," katanya. (Salma)