Kadisdik Minta Proposal Gaji, Solidaritas Guru Lapor Polisi

Bagikan Bagikan
Koordinator Forum Solidaritas Guru, Alexander Rahawarin.

SAPA (TIMIKA) -  Solidaritas Guru penuntut Insentif  membuat Laporan Polisi (LP) ke Penyidik Polres Kabupaten Mimika untuk memeriksa Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika, Jenni Ohestin Usmani. Pasalnya, Kadisdik Mimika  meminta semua sekolah untuk segera membuta proposal  untuk pencairan dana Bopda tahun 2017, akan tapi proposal tersebut bukan untuk pencairan insentif atau Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang selama ini dituntut melainkan untuk pencairan gaji.

 “Kalau proposal percairan gaji, berarti selama ini kita punya gaji ada? Lalu pembayaran insentif yang telah diperintahkan Bupati Mimika itu di mana? Proposal pencairan Bopda tahun 2017 itu sudah dibuat, bahkan LPJ nya sudah dibuatkan oleh semua sekolah. Kenapa sekarang diperintahkan membuat proposal Bopda tahun 2017? Guru-guru diperintahkan untuk membuat proposal terkait gaji, bukan insentif.

Sedangkan yang saat ini dituntut merupakan insentif atau TPP. Kalau persoalan gaji, itu berarti Disdik harus membayar semua gaji yang selama ini, bukan hanya mau membayar yang sekarang ini. Kita tidak tahu apa tujuan dibalik semua ini,” ungkap Koordinator Forum Solidaritas Guru, Alexander Rahawarin, Jumat (20/7).

Terkait hal itu, selaku Kepala Sekolah (Kepsek), ia mengatakan tidak akan membuat proposal tersebut, mengingat  yang ditunggu  sekolah saat ini  adalah pencairan Bopda tahun 2018 dan insentif.

Selain itu, ia mengaku sejak lama, insentif atau TPP itu tidak dimasukan dalam Bopda, karena memiliki kode rekening tersendiri. Jika demikian, maka sangat tidak dimengerti  apabila seorang Pejabat tidak memahami alur keuangan.

Aleks yang didampingi beberapa  guru mengaku, semua guru sangat tidak menyetujui insentif tersebut disalurkan melalui rekening sekolah.  Karena itu, surat penolakan telah diserahkan ke Bagian Keuangan Pemkab Mimika.

“Saya secara pribadi tidak akan membuatkan proposal itu. Bopda itu biaya operasional pendidikan yang bersumber dari APBD. Bopda itu cair berdasarkan jumlah murid, lalau kenapa insentif digabungkan ke dalam Bopda itu? Makanya sekarang kami semua buatkan LP ke polisi,” ungkapnya.

Aleks  mengatakan, sangat optimis dengan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Mimika dalam melakukan penyelidikan terkait semua laporan yang telah lama dilimpahkan oleh para guru. Sebab, selain menuntut hak, laporan para guru juga bertujuan untuk menyelamatkan keuangan Negara.

“Kami sangat yakin dengan Unit Tipikor polres Mimika dalam menangani laporan kami, karena yang kami tuntut hak dan ingin keuangan Negara tidak dipakai untuk kepentingan yang lain,” jelasnya. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment