Keterwakilan Bacaleg Perempuan 30 Persen

Bagikan Bagikan
Komisioner KPU Mimika Divisi Logistik dan Keuangan, Reinhard Gobay. 

SAPA (TIMIKA) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Divisi Logistik dan Keuangan, Reinhard Gobay menyebutkan, sampai saat ini keterwakilan bakal calon legeslatif (bacaleg) perempuan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 Kabupaten Mimika memenuhi 30 persen. Kendati demikian, komposisi keterwakilan itu dapat berubah apabila ada Partai Politik (Parpol) yang ingin mengganti calegnya sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Seluruh Parpol yang sudah terdaftar memenuhi angka keterwakilan perempuan. Tapi komposisi angka itu dapat dipengaruhi saat adanya perubahan calon legislative (caleg) nanti,” ujarnya kepada Salam Papua melalui sambungan telepon, Sabtu (28/7) malam.

Ia mengatakan, setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Agustus mendatang, tiap Parpol diperbolehkan mengganti caleg. Dimana, enam Daerah Pemilihan (Dapil) yang sudah ditetapkan KPU Mimika, harus ada keterwakilan perempuan.

“Apapun itu, mengundurkan diri atau apa. Kalau perempuan yang ke luar, maka harus digantikan dengan perempuan. Dan kalau yang ke luar itu laki-laki, tidak menghalangi penggantinya adalah perempuan. Karena ini untuk memenuhi komposisi keterwakilan perempuan itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai pasal 245 dan pasal 246 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, selain syarat minimal caleg perempuan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) 30 persen, penempatan caleg perempuan juga diatur secara teknis, di setiap tiga nama caleg berurutan, paling sedikit ada satu caleg perempuan.

“KPU sudah mengembalikan berkas, kekurangan-kekurangan harus diperbaiki. Jika saat penetapan DCT nanti, keterwakilan perempuan kurang, maka secara otomatis akan gugur sendiri sebagai peserta dan bacaleg yang lain akan tercoret dan tidak ada keterwakilan untuk Dapil yang tidak bisa memenuhi kuota keterwakilan perempuan,” ujarnya.

Sekedar diketahui, soal keterwakilan perempuan dalam daftar bacaleg Parpol pertama kali diatur dalam Pasal 65 UU Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilu, di kemudian hari aturan berubah karena ada perubahan Undang-Undang Pemilu pada 2008 dan 2012 yang mengatur lebih rinci kebijakan afirmatif tersebut. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment