Lolos Registrasi Perkara di MK, Gugatan 5 Paslon Disidangkan

Bagikan Bagikan
Kuasa Hukum KPU, Dr Heru Widodo.

SAPA (TIMIKA) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) serentak 2018 pada Senin (23/7).  Dari laman http://www.mahkamahkonstitusi.go.id , lima pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2018-2023 yang melayangkan gugatan dinyatakan lolos register MK.

Sesuai laman resmi MK tersebut, paslon nomor urut 1 Petrus Yenwarin – Alpius Edowai (Petraled), mendapat ARPK dengan nomor 68/PHP.BUP-XVI/2018, paslon nomor urut 2 Roberthus Waraopea – Albert Bolang (RnB) mendapat ARPK Nomor 51/PHP .BUP-XVI/2018, paslon nomor urut 3,  Wilhelmus Pigai – Athanasius Allo Rafra (Musa) mendapat ARPK nomor 52/PHP.BUP-XVI/2018,  Paslon nomor urut 4 Hans Magal – Abdul Muis (Ham) mendapat ARPK nomor 53/PHP.BUP-XVI/2018 dan paslon nomor urut 7 Philipus Wakerkwa – H. Basri (Philbas) dengan ARPK nomor 67/PHP.BUP-XVI/2018.

Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika, Dr. Heru Widodo SH MHum saat dihubungi Salam Papua melalui sambungan telepon, Senin (23/7) malam mengatakan, dengan dikeluarkannya ARPK maka porses persidangan akan berjalan. Sehingga masing-masing pihak, yakni lima paslon sebagai pemohon dan KPU Mimika sebagai termohon wajib menyiapkan bahan-bahan data, terutama mengenai bukti-bukti terkait dengan perselisihan perolehan suara.

“Perkaranya kan lolos semua, jadi tinggal menunggu jadwal sidang. Sehingga besok (hari in – Red), MK akan menyampaikan salinan permohonan kepada KPU RI yang nanti akan diserahkan kepada KPU Kabupaten. Jadi, KPU Mimika akan menyiapkan materi jawaban atas perkara ini,” kata Heru.

Heru menjelaskan, sidang untuk gugatan lima paslon ini akan digelar tanggal 27 Juli 2018 pukul 13.30 WIB.

“Yang dituduhkan apa, kita jawab, yang nggak benar nanti kita bantah dan yang keliru kita lakukan klarifikasi,” ujarnya.

Sementara itu, terkait diterimanya ARPK oleh Kuasa Hukum Paslon Petraled, Zainal Sukri, SH dan Ronald Welafubun, SH, ketua Tim pemenangan Petraled, Erik Welafubun kepada Salam Papua mengatakan, hal penting dalam gugatan yang dilayangkan adalah legalitas 8 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  dalam Pilkada. Dimana 8 KPPS tidak memiliki Surat Keputusan (Ilegal) dari KPU Mimika.

“Selanjutnya masih ada 8 alat Bukti berupa dokumen dan video yang sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan KPU RI yang kemudian menjadi indikator gugatan Petraled ke MK. Petraled tetap akan melanjutkan gugatan, mengingat alat bukti pelanggaran Pilkada Mimika yang dilakukan KPU Mimika dan beberapa paslon, itu semua ada pada kami,” ujarnya melalui pesan WhatsApp , Senin (23/7)

Ia mengatakan, pihaknya melakukan pendaftaran gugatan ke MK,  karena melihat dan merasakan adanya pelanggaran dalam Pilkada Mimika yang terstruktur, sistematif dan masif. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat Mimika untuk tidak terprovokasi terkait gugatan yang dilayangkan lima paslon.

“Banyak pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh penyelenggara, baik dari KPPS, PPS, PPD dan KPU sendiri. Proses masih jalan. Siapa yang bilang kalau lima paslon yang mendaftar di tolak MK? Yang bicara punya dasar apa bicara seperti itu? Jangan buat gaduh dengan sengketa Pilkada Mimika. Mari kita berikan edukasi politik yang positif dan baik buat rakyat Mimika,” ujarnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment