Masuk Triwulan Tiga, Proses Lelang Program Masih Berjalan

Bagikan Bagikan
Kabag Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Bambang Wiji Witjaksono.

SAPA (TIMIKA) - Setelah APBD Kabupaten Mimika ditetapkan pada bulan Februari 2018, dan hingga kini telah memasuki triwulan tiga, proses pelelangan terhadap program kegiatan pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih berjalan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Bambang Widjaksono, mengaku sejak proses pelelangan di buka, hingga saat ini belum semua OPD menyelesaikan pelelangan kegiatan yang menggunakan APBD Mimika.

“Semua OPD sudah selesai melakukan pelelangan kegiatan yang dari DAK. Namun untuk kegiatan dari APBD, itu baru sebagian. Berarti belum semua OPD yang selesai melakukan pelelangan. Yang jelas saat ini masih ada kegiatan dari APBD di sebagian OPD yang masih dalam tahap pelelangan,” ungkap Bambang saat ditemui di Kantor BPBJ Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (24/7).

Menurut Bambang, keterlambatan proses pelelangan juga dikarenakan terlambatnya proses penetapan APBD tahun 2018.  Ia juga mengatakan, saat ini jumlah OPD yang telah menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke LPSE sudah mencapai 50 persen.

“Kita belum bisa pastikan jumlah paket pekerjaan yang bersumber dari APBD, karena belum terkonek dengan e-planning di Bappeda. Dalam artian, jika telah terkonek dengan e-planning di Bappeda, maka bisa terbaca jumlah paket secara keseluruhan, baik anggaran DAK ataupun APBD. Saat ini tergantung dari setiap OPD yang memasukan RUP, karena dalam RUP itu mencakupi semua paket kegiatan baik yang swakelola juga yang merupakan paket besar,” tuturnya.

Yang menjadi persoalan, menurutnya, OPD menganggap bahwa setiap kegiatan yang tergolong kecil tidak perlu di input melalui LPSE. Padahal, BPBJ selalu mengingatkan agar setiap OPD memasukkan seluruh kegiatan. Karena meski hanya sebatas kegiatan sosialisasi, itu masih harus menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, baik persoalan konsumsi, penyedia gedung dan hal lainnya yang menggunakan anggaran Negara.

“Kita perkirakan dengan jumlah OPD maka kegiatan yang harus dijalankan bisa mencapai 2.000 lebih paket kegiatan. Ini sudah masuk triwulan awal sejak penatapan APBD, tapi tidak bisa juga di bilang terlambat karena penetapan APBD kita juga saat itu sudah masuk triwulan ke dua,” terangnya.

Selain itu, Kelompok Kerja (Pokja) dalam persoalan pelelangan hingga kini masih berjalan untuk masing-masing OPD. Namun hal itu masih juga terjadi di daerah lain, karena BPBJ baru dijadikan bagian tersendiri. Bambang berharap, memasuki tahun 2019 pokja sudah bisa disatukan dengan BPBJ. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment