Panwaslu Kabupaten Deiyai Lakukan Pelanggaran Pilkada

Bagikan Bagikan
Ilustrasi-Gedung Mahkamah Konstitusi.

SAPA (JAKARTA) - Inarius Douw dan Anakletus Doo selaku Pasangan Calon (paslon) nomor urut 4 Pilkada Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua menduga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan  Umum (Panwaslu) Kabupaten Deiyai.

"Dalam catatan Pemohon terdapat tiga kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, di antaranya termohon (Panwas dan KPU) mengurangi perolehan suara pemohon dan mengalihkannya pada Paslon Nomor Urut 1," jelas kuasa hukum pemohon, Refly Harun, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (27/7).

Adapun kecurangan dan pelanggaran tersebut adalah adanya manipulasi perolehan suara di Kampung Deiyai I Distrik Tigi Barat yang mengakibatkan berkurangnya suara pemohon dari 2.000 suara menjadi 688 suara, serta tidak "independen" dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai.

Lebih lanjut, Refly menjabarkan, dalam upaya memenangkan Paslon Nomor Urut 1, salah satu Komisioner KPU Kabupaten Deiyai Marinus Edoway memerintahkan KPP Distrik Kapiraya Melianus Kotouki mengubah perolehan suara pemohon dan pasangan calon lainnya.

Kecurangan ini dilakukan dengan dalih merujuk pada Kesepakatan Masyarakat Distrik Kapiraya pada 20 Juni 2018.

"Tindakan termohon yang mengubah perolehan suara masing-masing paslon merupakan pelanggaran serius, apalagi perolehan suara tersebut telah melalui proses berjenjang dari tahapan perhitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi suara di tingkat Distrik Kapiraya," jelas Refly.

Gugatan hasil Pilkada Kabupaten Deiyai juga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Deiyai, Dance Takimai dan Robert Dawapa.

Paslon Nomor Urut 3 mendalilkan KPU dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tigi Timur telah menggunakan hasil rekapitulasi suara yang tidak sah, karena merubah hasil rekapitulasi yang sah.

"Pemohon sudah melaporkan peristiwa manipulasi dan perubahan hasil rekapitulasi suara distrik Tigi Timur pada 3 Juli 2018 ke Panwaslu Kabupaten Deiyai," ujar kuasa hukum pemohon, Iwan Kurniawan.

Iwan menjelaskan bahwa Panwaslu Kabupaten Deiyai telah melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan Termohon dan PPD Tigi Timur melakukan pelanggaran dan hasil rekomendasi Nomor 02/RKA/PWS-D-TB/VII/2018 menyataka hasil rekapitulasi yang sah adalah yang tercatat pada tanggal 2 Juli 2018 dan menyatakan tidak sah hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018.

Panwaslih dikatakan pemohon juga merekomendasikan KPU agar menerima hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik yang dilaksanakan tanggal 2 Juli 2018 di halaman kantor Distrik Tigi Timur.

"Akan tetapi, KPU tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Panwaslu Kabupaten Deiyai," tutur Iwan.

Oleh sebab itu para emohon meminta Mahkamah membatalkan putusan KPU tentang penetapan hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, atau setidaknya Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment