Pelanggaran Pilkada Mimika Diserahkan ke Pihak Berwenang

Bagikan Bagikan
Komisioner Bawaslu, Tjipto Wibowo.

SAPA (TIMIKA) – Komisioner Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Papua selaku Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mimika, Tjipto Wibowo mengatakan,  Tim Sentra Penengakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sudah menyerahkan  sejumlah pelanggaran Pilkada Mimika kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai bentuk pelanggaran seperti Kepolisian dan Bawaslu.

Tjipto menjelaskan, bentuk pelanggaran tersebut terdiri atas pelanggaran pidana pemilihan atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan, pelanggaran administratif Pemilihan dan pelanggaran kode etik pemilihan.

“Laporan pelanggaran yang sudah masuk di Sentra Gakkumdu Mimika, sudah kami tindaklanjuti. Dan kami pun sudah inventarisir bentuk laporannya, sehingga penanganannya diserahkan kepada pihak yang berwenang,” ujarnya ketika ditemui Salam Papua di Kantor KPU Mimika, Jalan Yos Sudarso, Sabtu (21/7) malam.

Adapun untuk pelanggaran pidana Pemilu, kata Tjipto, terbagi atas dua, yakni pelanggaran yang terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) 8, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Mimika, Papua. Dimana, salah satu oknum pejabat melakukan intimidasi terhadap penyelanggara. Kedua, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum anggota Panitia Pemilu tingkat Distrik (PPD) Mimika Baru (Miru).

“Dua pelanggaran itu masuk dalam kategori pidana, sehingga kami sampaikan ke tim penyidik kepolisian agar menelusuri lebih jauh untuk menentukan apakah bisa dilanjutkan persidangan atau tidak,” ujarnya.

Kendati demikian, untuk OTT terhadap  oknum anggota PPD Miru, Tjipto mengatakan, hal itu juga dimasukkan dalam bentuk pelanggaran kode etik Pemilu, lantaran membawa Berita Acara hasil Pleno Rekapitulasi Distrik Miru.

“OTT yang dilakukan pada Sabtu (7/7) malam di Desa Karang Senang itu juga masuk dalam pelanggaran kode etik. Bentuk pelanggaran kode etik lainnya adalah, adanya penggelembungan suara, pelanggaran-pelanggaran PPD, termasuk masalah dokumen C6-KWK (surat undangan) karena memperbanyak dokumen Negara tanpa prosesdur sebagaimana mestinya,” ujar Tjipto.

Ia mengatakan, terkait pelanggaran kode etik, pihaknya sudah menyerahkan kepada Bawaslu Papua yang nantinya untuk ditindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, sanksi yang diberikan bukan hanya kepada Komisioner KPU, tetapi tidak menutup kemungkinan pegawai lainnya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Kode etik bukan hanya Komisioner KPU, tapi stafnya juga bisa dikenakan, termasuk sekretariatnya. Dan kemungkinan pihak-pihak yang lain, seperti PPD. Dari itu semua, kami masih menunggu hasil perkembangannya. Sementara untuk laporan yang menyangkut pelanggaran administrasi,  seperti pelanggaran daftar pemilih tetap, ” katanya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment