Pemerintah Inginkan PTFI Pekerjakan Kembali Karyawan Furlough

Mediasi antara 77 karyawan dan manajemen PTFI yang difasilitasi Disnakertrans Mimika.

SAPA (TIMIKA) – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Disnaker Provinsi dan Kabupaten Mimika sama-sama mengingikan agar PT Freeport Indonesia (PTFI) mempekerjakan kembali ribuan karyawan yang telah dirumahkan (Furlough) beberapa waktu lalu.

Menurut perwakilan Kemnaker RI, Dr Reytman Aruan, yang menjadi korban dalam kebijakan PTFI merupakan manusia. Dalam artian, peristiwa tersebut merupakan insiden kemanusiaan, sehingga sangat besar harapan agar dengan dilaksanakannya berbagai mediasi bisa menemukan solusi yang baik termasuk mengembalikan semua karyawan untuk bekerja.

“Kalau persoalan perijinan, divestasi dan saham itu sudah pemerintah upayakan, tetapi persoalan karyawan yang dirumahkan ini kami mohon PTFI harus mempertimbangkan kembali dan harus berupaya agar mereka dipekerjakan kembali. Yang menjadi obyek dalam persoalan ini adalah manusia bukan benda, lembaga ataupun pemerintahan. Dan manusia ini juga masih ada juga manusia lainnya yaitu keluarga-keluarganya,” tuturnya ketika mediasi antara karyawan furlough dan PTFI yang dilaksanakan oleh Disnaker Mimika di ruang pertemuan lantai III, Gedung A, Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem), Selasa (10/7).

Dalam mediasi yang dihadiri oleh perwakilan manajemen dan kuasa hukum PTFI serta perwakilan Kantor Kuasa Hukum Jakarta, Lakataru tersebut, ia meminta agar dalam penyelesaian persoalan yang tergolong lama terjadi ini PTFI dan pihak lain yang bermasalah harus dinamis.

Dalam hal ini, meski PTFI telah memberikan alasan dan jaminan berupa pilihan paket terhadap semua karyawan yang dirumahkan tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dibandingkan dengan jumlah waktu mengabdi para karyawan tersebut, karena banyak diantara karyawan yang dirumahkan tersebut telah mengabdi di PTFI selama 20 tahun.

“PTFI harus mengambil opsi yang cerdas dalam menyelesaikan persoalan ini. Bukan sekedar memberikan paket ini dan itu kepada para karyawan. Yang kita ketahui, setiap karyawan yang menjadi korban efisiensi oleh sebuah perusahaan itu diberikan pilihan-pilihan untuk berusaha dalam lingkup perusahan atau diterima dibidang lainnya tapi masih terhitung sebagai karyawan perusahaan itu. Karena namanya efisiensi. Memang PTFI tawarkan paket, tapi bukan cuma paket-paket itu, karena ini obyeknya merupakan manusia yang membutuhkan keberlangsungan hidup,” jelasnya.

Keinginan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan Disnakertrans Provinsi Papua, Ruth Paulus. Menurut dia, PTFI seharusnya tidak melakukan perekrutan baru pasca merumahkan ribuan karyawan. Dimana, jika PTFI beralasan mengefisiensi keberlangsungan pertambangan, maka akan lebih bagus untuk memperdayakan karyawan yang telah berpengalaman, ketimbang merekrut baru, karena harus memulai segala sesuatunya dari nol.

“Beberapa bulan lalu kami di provinsi menerima permintaan dari PTFI untuk perekrutan 500 tenaga. Kemudian selain 500, ada juga jumlah yang banyak lagi pada perekrutan ke dua. Memang saya tidak tahu pasti apakah itu untuk privatisasi atau kontaktor. Saya minta manajemen PTFI harus pertimbangkan agar lebih bagus mengerjakan kembali semua karyawan yang sudah dirumahkan ataupun di PHK,” kata Ruth.

Sedangkan Kepala Disnakertrans Mimika, Rony S. Maryen mengatakan, manajemen PTFI mempunyai alasan dalam merumahkan ribuan karywannya pada bulan Pebruari lalu. Namun, sebagai pemerintah, kami juga mempunyai aturan main yang harus ditaati. Dengan demikian, proses mediasi dan aspirasi yang disampaikan telah dua kali dicatat oleh manajemen PTFI mulai bulan Desember tahun 2017 lalu untuk 77 karyawan. Selain itu, ada juga catatan di bulan Pebruari tahun 2018 untuk 119 karyawan.

Rony mengaku, polemik yang dialami oleh ribuan karyawan korban efisiensi PTFI telah lama terjadi di Mimika. Persoalan itu juga menjadi pertanyaan dari berbagai macam ruang dan publik serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas di Mimika. Sebagai perwakilan pemerintah, Disnakertrans Mimika juga selalu memberi ruang untuk melakukan mediasi agar polemik ini terselesaikan.

“Saya selaku perwakilan pemerintahan dalam berbagai pertemuan terkait penyelesaian persoalan ini selalu mengatakan bahwa yang dirumahkan itu merupakan orang Mimika.Yang duduk dalam manajemen PTFI orang Mimika. Teman-teman yang duduk di serikat pekerja juga orang Mimika dan yang mengalami kerugian juga adalah kami orang Mimika. Karena semuanya adalah dilakukan di Mimika, otomatis di rumah kita inilah yang merasakan dampaknya,” kata Rony.

Menurut Rony, polemik ini merupakan persoalan yang membuat pemerintah selalu bekerja keras, meski sering mendapatkan cacian. Namun semuanya harus diterima, karena hal ini menjadi konsekuensi dalam pelayanan di Disnakertrans Mimika.

“Dalam berbagai pertemuan juga kerap kali saya mendengarkan cercaan secara individu dari berbagai pihak. Namun secara kedinasan saya menerima semua itu,” tuturnya.

Ia juga mengatakan polemik ini terjadi dalam wilayah Disnakertrans Mimika. Dengan demikian semua bentuk pelaporan ada di Disnakertrans Mimika, sehingga sebagai instansi pemerintah dalam melakukan mediasi, Disnakertrans harus melibatkan Kemnaker RI, Disnakertrans Provinsi Papua dan berbagai instansi pemerintahan lainnya. Dengan demikian, semua hasil mediasipun harus diketahui oleh semua yang dilibatkan tersebut di atas.

Selanjutnya ia juga menjelaskan, terkait dengan penerimaan dokumen penyelesaian atau mediasi persoalan 119 karyawan , Disnakertrans Mimika juga akan melakukan klarifikasi atau koordinasi bersama instansi-instansi tersebut di atas seperti halnya dokumen 77 karyawan lainnya.

“Kami akan selalu koordinasi dengan kementerian dan provinsi. Kami juga akan melakukan langkah-langkah dalam aturan pemerintahan. Sekarang kita mediasi untuk 77 karyawan dan semuanya kami koordinasikan. Untuk 119 lainnya juga sama, meski nanti 199 itu masih menggunakan dua kantor kuasa hukum ataupun kuasa hukum perorangan, tapi yang jelas harus ada laporan ke kami,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, ia berharap agar semua pihak terkait yang dihadirkan dalam proses mediasi harus fokus dan melaksanakan mediasi dengan kepala dingin serta menyampaikan fakta-fakta yang telah terjadi, baik dari manajemen PTFI juga perwakilan pekerja. Hal ini menurut dia agar menghindari adanya permasalahan yang menimbulkan kerugian.

“Hari ini (Kemarin-Red) kami kembali melakukan mediasi dengan menghadirkan mediator dari Kemnaker, Disnakertrans Provinsi. Juga dihadiri oleh manajemen PTFI dan kuasa hukumnya serta perwakilan 77 karyawan yang telah dirumahkan. Kami tidak menggunakan istilah furlough karena itu bukan istilah pemerintah, tapi kami menggunakan istilah yang telah dirumahkan oleh manajemen PTFI,” ungkapnya.

Pantauan Salam Papua, perwakilan kuasa hukum para pekerja dari Kantor Lokataru, Nurkholis Hidayat yang juga didukung oleh para pekerja yang hadir menyampaikan berbagai kejanggalan termasuk alasan furlough yang diberlakukan PTFI kepada para pekerjanya. Dimana, hal tersebut sangat tidak beralasan dan sangat merugikan para pekerja.

Selain itu, furlough yang dilakukan PTFI dinilai tidak merata, karena hanya memilih karyawan-karyawan tertentu.

Diakuinya, manajemen PTFI juga mengklaim hal itu sebagai upaya efisiensi atas minimnya daya produksi, akan tetapi di sisi lain muncul berbagai pemberitaan dalam dan luar negeri yang mengatakan bahwa produksi PTFI aman tanpa adanya penurunan.

“Waktu itu ribuan pekerja di-furlough dengan alasan efisiensi karena hasil produksi menurun, tapi media dunia menmberitakan produksi PTFI aman bahkan tergolong tinggi. Yang di- furlough juga diberikan tawaran yang tidak sesuai dan disertai ancaman dan hal lainnya,” ungkap Nurkholis.

Selain itu, banyak tenaga asing dan tenaga baru yang diterima untuk menempati bagian dari semua karyawan yang di-furlough tersebut.

Sedangkan perwakilan manajemen PTFI hanya membacakan alasan terjadinya furlough seperti yang sering diberitakan sebelumnya. Selain itu, juga mengakui bahwa sejak terjadinya furlough, manajemen PTFI tidak pernah merekrut ataupun memasukan kariawan asing untuk dipekrjakan di PTFI. (Acik)